Iran Tanggapi Sanksi AS terkait Uji Coba Rudal

Iran kembali memperkenalkan teknologi militer rudal balistik dengan melakukan uji coba pada akhir pekan lalu.  Rudal Iran yang disebut-sebut memiliki jangkauan hingga 2 ribu kilometer dan mampu mencapai wilayah Israel serta pangkalan AS di Timur Tengah ini membuat pemerintah Amerika Serikat (AS) kembali meradang.

Menanggapi hal ini, Presiden AS Donald J. Trump segera mengeluarkan sanksi terhadap Iran dan sejumlah pihak yang membantu program peluru kendali itu, beberapa hari setelah uji coba dilakukan.

Pemerintah Iran pun bereaksi keras terhadap sanksi baru yang dijatuhkan Donald Trump. Iran menegaskan akan memberikan aksi balasan untuk sejumlah individu dan perusahaan AS.

“Sebagai respons terhadap langkah baru Amerika Serikat dan sebagai aksi balasan, (Iran) akan menerapkan pembatasan hukum untuk sejumlah warga dan perusahaan Amerika yang memiliki peran dalam membentuk dan mendukung kelompok teroris ekstrem di kawasan (Timur Tengah),” tegas Kementerian Luar Negeri Iran dalam pernyataannya, seperti dilansir AFP, Sabtu (4/2/2017).

Iran memandang selama ini AS dan sekutunya di Teluk Arab berperan aktif dalam mendukung militan radikal dan pemberontak dalam konflik Suriah. “Nama individu dan perusahaan ini akan diumumkan kemudian,” imbuh pernyataan itu.

Iran juga menegaskan bahwa uji coba rudal itu tidak melanggar resolusi PBB karena hanya untuk tujuan pertahanan dan tidak didesain untuk membawa hulu ledak nuklir.

“Pengembangan dan kemampuan rudal negara ini, dirancang untuk tujuan pertahanan dan merupakan senjata konvensional dan tidak akan pernah digunakan kecuali untuk pertahanan yang sah, menjadi hak rakyat Iran yang didasarkan pada hukum internasional dan piagam PBB,” tegas Kementerian Luar Negeri Iran.

Iran juga membantah jika uji coba itu dianggap melanggar kesepakatan nuklir tahun 2015. “Aksi itu sejalan dengan kekuatan pertahanan Iran dan tidak bertentangan dengan JCPOA (kesepakatan nuklir) atau resolusi (Dewan Keamanan PBB) 2231,” terang Menteri Pertahanan Iran, Hossein Dehghan, seperti dilansir Detik, (4/2/2017). (Malik)