Yaman: DK PBB Merefleksi Pandangan Agresor Saudi

Yaman: DK PBB Merefleksi Pandangan Agresor Saudi

Perdana Menteri Pemerintah Penyelamatan Nasional Yaman, Abdel-Aziz bin Habtour menyatakan bahwa pernyataan Dewan Keamanan PPB tidak bertanggung jawab dan tertolak belakang, serta merefleksikan pandangan aliansi agresor Saudi, dilaporkan al-Masirah.

“Jika menurut pendapat Dewan Keamanan, Yaman harus membayar hak pegawai, pencabutan blokade bandara Sanaa dan Pelabuhan al-Hudaiydah, maka dunia harus memahami bahwa kami adalah ekstrimis yang memperjuangkan hak rakyat kami,” ungkap Habtour, dikutip Parstoday, Jumat (7/10).

Pejabat Yaman ini menjelaskan, semua pegawai sipil dan militer dilindungi oleh Civil Service Act dan tidak memiliki mekanisme untuk mengizinkan pembayaran gaji seperti yang disyaratkan oleh Amerika Serikat.

“Negara-negara anggota koalisi agresor rezim Saudi, kelemahan PBB dan utusan khusus organisasi ini dalam urusan Yaman, serta kemunafikan global bertanggung jawab atas kegagalan gencatan senjata di Yaman,” tegas Habtour.

Baca juga : Poros Perlawanan Lancarkan 27 Serangan Hantam Rezim Zionis

Habtour menegaskan bahwa hak dan kepentingan rakyat Yaman tidak dapat dinegosiasikan atau dikompromikan. Persamaan telah berubah dan tidak akan ada gencatan senjata sampai hak-hak bangsa kita dijamin.

Kecaman keras Yaman itu ditujukan pada Dewan Keamanan PBB yang pada Rabu (5/10), yang menuding tanpa dasar bahwa Sanaa berlebihan dalam tuntutannya saat perundingan, sehingga mengganggu upaya PBB untuk meraih kesepakatan gencatan senjata.

Rezim agresor Arab Saudi dengan dukungan Amerika Serikat, Uni Emirat Arab (UEA), dan sejumlah negara lain melancarkan agresi militer ke Yaman sejak Maret 2015 dan melakukan blokade dari segala arah, baik darat, udara, maupun laut.

Agresi brutal Arab Saudi dan sekutunya terhadap Yaman sampai saat ini telah menewaskan dan menciderai raturan ribu warga Yaman serta memaksa empat juta orang mengungsi.

Baca juga : Yahya Saree: Yaman Siap Melawan Setiap Agresi