Internasional

OKI Kecam Kejahatan Zionis Atas Masjid al-Aqsa

Sekretariat Jenderal Organisasi Kerjasama Islam (OKI) mengeluarkan pernyataan keras yang mengecam tindakan pasukan pendudukan rezim ilegal zionis yang baru-baru ini menyerbu Masjid al-Aqsa di Yerusalem. Pernyataan itu juga mencakup serangan terang-terangan terhadap warga serta penangkapan beberapa dari mereka, dan penutupan Masjid Ibrahimi di kota Hebron yang diduduki di Tepi Barat bagian selatan.

Dilansir Wafa, Rabu (4/10) dalam pernyataan yang dikeluarkan, Sekretariat Jenderal OKI menyatakan bahwa tindakan ini dianggap sebagai kelanjutan dari serangkaian pelanggaran yang dilakukan rezim ilegal zionis terhadap tempat-tempat suci dan kebebasan beribadah, serta pelanggaran terang-terangan terhadap Konvensi Jenewa dan hukum internasional.

Pasukan penjajah zionis telah menghalangi akses umat Islam ke dua masjid suci Muslim di Yerusalem dan Hebron, dalam rangka memfasilitasi ekstremis Yahudi yang ingin mengakses kedua situs tersebut. Tindakan ini seringkali disertai serangan dan pengusiran paksa terhadap warga dari Masjid al-Aqsa. Ekstremis Yahudi bahkan kian intensif menyerbu al-Aqsa selama perayaan hari raya Sukkot, yang berlangsung hingga akhir pekan, dengan mengadakan ritual keagamaan yang melanggar status quo puluhan tahun yang menganggap al-Aqsa sebagai tempat ibadah murni Muslim.

Dalam pernyataannya, OKI menegaskan bahwa rezim ilegal zionis bertanggung jawab sepenuhnya atas konsekuensi dari kejahatan dan serangan yang telah memicu kekerasan, ketegangan, dan ketidakstabilan di kawasan tersebut. OKI juga mengajukan seruan kepada masyarakat internasional untuk bertindak tegas terhadap rezim penjajah zionis dan mengakhiri pelanggaran serius ini. Organisasi ini menekankan pentingnya menjaga status sejarah dan hukum situs suci Islam dan Kristiani di kota al-Quds (Yerusalem) yang diduduki.

Pernyataan OKI ini menambahkan tekanan terhadap rezim kolonial zionis untuk menghormati tempat-tempat suci dan hak beribadah umat Muslim, serta mendorong komunitas internasional untuk mengambil tindakan yang diperlukan guna menyelesaikan ketegangan yang terus berlanjut di wilayah tersebut.