Irak Kecam Pertemuan Gagas Normalisasi Zionis

Pemerintah Irak pada Sabtu (26/9) mengecam pertemuan rahasia yang baru-baru ini digelar di Erbil, serta mengesampingkan normalisasi dengan rezim pendudukan zionis, seperti dilansir ABNA24.

Sedikitnya 300 orang menghadiri konferensi di wilayah semi-otonom Kurdistan Irak, untuk menuntut normalisasi hubungan Irak dengan rezim zionis.

Pertemuan itu berlangsung pada Jumat (25/9) dan diselenggarakan oleh Pusat Komunikasi Perdamaian yang berbasis di New York, yaitu lembaga think tank milik Amerika Serikat.

Pemerintah Irak secara tegas menolak pertemuan ilegal yang diadakan para tokoh suku di Erbil, Kurdistan yang mengangkat slogan normalisasi dengan rezim zionis itu, serta menekankan bahwa normalisasi dengan rezim palsu zionis secara konstitusional dan hukum tidak dapat diterima.

“Pemerintah menegaskan, sejak awal, bahwa pertemuan-pertemuan ini tidak mewakili orang-orang dan penduduk di kota-kota Irak, sementara para tokoh di pertemuan itu dengan putus asa berusaha berbicara atas nama penduduk, dan bahwa mereka mewakili posisi diri mereka sendiri. Mereka mencoba mengacaukan situasi umum dan menghidupkan kembali nada sektarian yang menjijikkan, karena semua kota di Irak siap menyelenggarakan pemilihan umum yang adil dan damai, yang menyelaraskan aspirasi rakyat kita dan demi mengabdikan jalan nasional yang ingin dicapai pemerintah,” bunyi pernyataan itu, seperti dilansir INA.

“Di sisi lain, usulan normalisasi secara konstitusional, legal, dan politis ditolak di negara Irak, dan bahwa pemerintah dengan jelas menyatakan posisi historis Irak yang konsisten dalam mendukung kasus keadilan di Palestina dan pembelaan hak-hak rakyat Palestina, yang terutama adalah hak mereka untuk sebuah negara merdeka dengan al-Quds asy-Syarif sebagai ibukotanya, dan menolak segala bentuk penyelesaian, agresi, dan pendudukan oleh zionis terhadap rakyat Palestina.”

Kepresidenan Irak juga bereaksi terhadap pertemuan di Erbil, dengan mengatakan, “Pada saat Kepresidenan Republik menegaskan posisi tegas Irak dan mendukung perjuangan Palestina dan pelaksanaan hak-hak sah penuh rakyat Palestina, pernyataan ini memperbarui kategasan penolakan Irak terhadap masalah normalisasi dengan zionis, dan seruan untuk menghormati kehendak rakyat Irak dan keputusan nasional independen bagi warga Irak.”

“Kepresidenan Republik menyerukan untuk menjauh dari mempromosikan konsep-konsep yang ditolak secara nasional dan hukum yang mempengaruhi perasaan rakyat Irak, pada saat kita harus mempersiapkan pemilihan yang adil dan transparan yang mendukung jalur nasional di Irak dan memulihkan kebebasan dan hidup bermartabat untuk semua warga Irak.”

Sementara itu, dalam sebuah pernyataan yang diberikan Pemerintah Daerah Kurdistan (KRG) kepada The National, dikatakan bahwa mereka tidak mengetahui adanya konferensi tersebut, yang diadakan di ibu kotanya, Erbil. Pertemuan itu diadakan secara ilegal dan tanpa “persetujuan”.

“Penyelenggara konferensi ini akan dimintai pertanggungjawaban dan akan menghadapi tindakan hukum yang sesuai karena menjadi tuan rumah acara semacam itu,” kata juru bicara KRG, Jotiar Adil.

“Kebijakan luar negeri wilayah Kurdistan secara langsung terkait dengan kebijakan luar negeri Irak, yang KRG berkomitmen untuk menghormatinya,” kata Adil.