Helikopter AS Terekam Angkut Teroris ISIS

Pemimpin Unit Mobilisasi Populer (PMU) anti-teror Irak, atau yang lebih dikenal sebagai Hashd Sha’ab, mengatakan kamera termal yang dipasang di provinsi tengah negara Salahuddin telah merekam helikopter militer AS yang mengangkut teroris ISIS atau Daesh ke berbagai lokasi di seluruh negeri.

“Amerika Serikat tidak serius menarik pasukannya dari Irak. Kehadiran pasukan AS menunjukkan bahwa pernyataan sebelumnya yang dibuat oleh otoritas Irak dan rekan-rekan Amerika mereka salah dan menyesatkan,” kata Qassem Kuraiti kepada jaringan televisi berbahasa Arab al-Ahad dalam sebuah wawancara eksklusif pada Sabtu, (24/7), seperti dilansir ABNA24.

Ia menambahkan, “Kamera termal di Salahuddin telah menangkap bagaimana elemen ISIS/Daesh ditransfer ke seluruh Irak oleh helikopter AS.”

Menyinggung pernyataan Menteri Luar Negeri Fuad Hussein baru-baru ini tentang perlunya pasukan AS di Irak, Kuraiti mencatat bahwa terserah bangsa Irak untuk memutuskan apakah pasukan Amerika harus tinggal atau diusir.

“Irak tidak membutuhkan kehadiran pasukan asing di tanahnya. Pasukan keamanan dan pejuang Hashd Sha’abi mampu melindungi negara,” tegas pemimpin PMU itu.

Kembali pada 10 Juli, pemimpin pasukan anti-teror Hashd Sha’abi Irak menggambarkan rekan-rekan pejuangnya sebagai penjamin utama keamanan dan stabilitas di negara Arab. Ia menekankan bahwa para pejuang sepenuhnya mendukung tentara Irak dan pasukan keamanan dalam pertempuran mereka melawan sisa-sisa ISIS.

“Irak mengalahkan musuh dan menghancurkan mitos tak terkalahkan mereka melalui pembebasan Mosul,” kantor berita al-Maalomah mengutip Faleh Fayadh yang mengatakan itu dalam sebuah pernyataan pada ulang tahun keempat pembebasan kota strategis dari ekstremis ISIS.

Pejuang Hashd Sh’abai telah memainkan peran utama dalam pembebasan daerah yang dikuasai ISIS di selatan, timur laut, dan utara Baghdad, sejak kawanan teroris melancarkan serangan di negara itu pada Juni 2014.

Parlemen Irak pada November 2016 menyetujui undang-undang yang memberikan status hukum penuh pada para pejuang. Pemerintah mencatat PMU sebagai bagian dari angkatan bersenjata nasional, menempatkan pasukannya di bawah komando perdana menteri, dan memberi mereka hak untuk menerima gaji dan pensiun seperti tentara reguler dan pasukan polisi.