Internasional

Damaskus : Sanksi Ilegal AS Cegah Bantuan ke Suriah Pasca Gempa Dahsyat

Damaskus : Sanksi Ilegal AS Cegah Bantuan ke Suriah Pasca Gempa Dahsyat

Menteri Luar Negeri Faisal Mekdad menyoroti kebutuhan Suriah terhadap bantuan kemanusiaan setelah gempa dahsyat baru-baru ini, demikian dilaporkan Farsnews. Ia juga memperingatkan bahwa sanksi AS telah memperburuk keadaan karena sanksi ilegal telah mencegah pengiriman bantuan kemanusiaan ke negara tersebut.

Mekdad menyatakan itu dalam sebuah wawancara dengan jaringan televisi Libanon al-Mayadeen pada Selasa (7/2) setelah gempa berkekuatan 7,8 magnitudo mengguncang Turki dan Suriah, menyebabkan lebih dari 10 ribu warga tewas dan puluhan ribuan lainnya terluka di kedua negara bertetangga itu.

“Bencana gempa yang melanda Suriah sangat besar, dan yang menambah kedalamannya adalah keadaan sulit yang dialami negara itu selama 12 tahun terakhir akibat memerangi terorisme dan pendukungnya (negara-negara Barat),” kata Mekdad kepada al-Mayadeen.

“Yang memperburuk tragedi dan malapetaka adalah sanksi yang dijatuhkan Amerika Serikat dan negara-negara Barat terhadap Suriah,” tambahnya, seraya mengulangi seruannya kepada semua negara di dunia agar memberikan bantuan yang diperlukan kepada rakyat Suriah yang sedang menghadapi bencana kemanusiaan.

Diplomat tertinggi Suriah itu mengatakan, pihak kementerian telah mengimbau negara-negara anggota PBB, Sekretaris Jenderal PBB, lembaga pendanaan terkait, Komite Palang Merah Internasional, dan mitra aksi kemanusiaan dari organisasi internasional, serta organisasi pemerintah dan non-pemerintah, untuk mengulurkan tangan membantu dan mendukung upaya Suriah menghadapi krisis kemanusiaan.

“Ketika Amerika mengklaim bahwa mereka tidak menjatuhkan sanksi atas bantuan kemanusiaan, kami memberi tahu mereka bahwa sanksi Anda mencegah segalanya dari Suriah, termasuk pembelian obat-obatan, seperti halnya Washington dan sekutu Baratnya memberi perintah ke beberapa negara, dan mengancam mereka dengan sanksi jika mereka berurusan dengan Suriah atau bank Suriah lainnya,” kata Mekdad.

Menlu Suriah mengapresiasi negara dan organisasi yang memberikan bantuan serta menyatakan solidaritasnya dengan Suriah dan rakyatnya, seraya menyatakan kesiapannya untuk membantu Suriah yang sedang dalam keadaan sulit dan diterjang bencana alam.

Mekdad juga menggarisbawahi bahwa pemerintah Suriah siap mengizinkan pengiriman bantuan kemanusiaan ke seluruh wilayah Suriah “asalkan bantuan itu tidak sampai jatuh ke tangan kelompok teroris bersenjata”.

Sebelumnya, pada hari itu, Bulan Sabit Merah Arab Suriah (SARC) meminta Amerika Serikat dan Uni Eropa untuk mencabut blokade dan sanksi ekonomi yang dikenakan di Suriah, yang sangat menghambat upaya bantuan di daerah yang dilanda gempa di negara itu.

Khaled Hboubati, kepala SARC, mengajukan permohonan itu selama konferensi pers pada hari Selasa, seraya menggarisbawahi perlunya peralatan operasi penyelamatan menyusul gempa mematikan berkekuatan 7,8 magnitudo sehari sebelumnya yang sejauh ini telah menewaskan ribuan warga Suriah.

“Kami butuh alat berat, ambulans, dan kendaraan pemadam kebakaran untuk terus menyelamatkan dan memindahkan puing-puing, dan ini memerlukan pencabutan sanksi terhadap Suriah sesegera mungkin,” kata Hboubati.

“Jumlah korban kemungkinan bertambah, dan sejumlah bangunan masih terancam roboh. Akibat gempa itu sangat parah, dan relawan kami sudah siap, tapi kami kekurangan peralatan,” tambahnya.

Hboubati lebih lanjut mencatat bahwa pemerintah Suriah telah mengalokasikan 126 tempat penampungan di Aleppo, 23 di Lattakia, 5 di Hama, 3 di Homs, dan 3 di Tartous untuk membantu mereka yang terkena dampak.

Ia juga menunjukkan bahwa banyak negara telah mengirimkan bantuan namun bencananya sangat besar dan Suriah membutuhkan bantuan dari semua pihak pasca gempa.

“Kami telah menerima telepon dari ekspatriat Suriah di sejumlah besar negara, dan kami akan membuka rekening di bank Suriah untuk menerima sumbangan,” kata Hboubati.

Ia juga mendesak negara-negara donor untuk bekerjasama mencabut blokade, sambil menyerukan kepada Barat, khususnya Uni Eropa, untuk mengakhiri sanksi terhadap negara tersebut.

Badan kebudayaan PBB, UNESCO, juga telah menyuarakan keprihatinan tentang benteng bersejarah Aleppo di kota Suriah utara yang dilanda gempa.

Suriah terjebak dalam terorisasi yang didukung asing sejak Maret 2011. Sementara kelompok teroris Daesh (juga dikenal sebagai ISIL atau ISIS) dihancurkan pemerintah Suriah, kelompok teroris lainnya terus memegang kekuasaan di beberapa bagian Suriah di bawah perlindungan kekuatan Barat.

Sejumlah laporan menunjukkan peran Washington dalam memindahkan teroris ISIS ke negara yang dilanda perang dan bahkan menerbangkan pasokan dana dan militter kepada kelompok teroris itu.

Rezim arogansi AS selama beberapa tahun terakhir memberlakukan sanksi ekonomi besar-besaran terhadap Suriah di tengah perjuangan berat negara Arab itu untuk melakukan rekonstruksi dan pemulihan.

Undang-undang Perlindungan Sipil Caesar Suriah yang kontroversial, yang diteken menjadi undang-undang oleh mantan Presiden Donald Trump, menarget individu dan bisnis di mana pun di dunia yang berpartisipasi baik secara langsung maupun tidak dalam ekonomi Suriah.

Langkah-langkah pembatasan telah memblokade impor barang-barang penting, yang mempengaruhi akses rakyat Suriah pada peralatan medis, makanan, pemanas, gas, dan listrik.