Internasional

Ansarullah Kecam Keputusan Embargo Senjata DK PBB

Para pejabat Yaman mengecam keputusan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) untuk memperluas embargo senjata PBB terhadap beberapa pemimpin gerakan perlawanan Ansarullah.

Badan yang beranggotakan 15 orang itu pada Senin mengadopsi resolusi kontroversial anti-Ansarullah, yang diusulkan oleh Uni Emirat Arab, dengan 11 suara mendukung dan tidak ada yang menentang, dengan 4 abstain.

Resolusi tersebut mengutuk keras serangan balik pejuang Yaman, termasuk di Arab Saudi dan UEA, dan menuntut penghentian segera serangan balasan yang dilancarkan pejuang Yaman.

Dalam sebuah posting di akun Twitter-nya, kepala Komite Revolusi Tertinggi Yaman, Mohammed Ali Houthi mengkritik keputusan tersebut karena mengabaikan “kejahatan” yang dilakukan oleh koalisi yang dipimpin rezim Saudi, menekankan bahwa setiap embargo senjata yang tidak diterapkan terhadap sekutu Barat yang didukungnya “tidak memiliki nilai”, seperti yang dilansir Press TV, Selasa (1/3).

Jika tujuannya adalah untuk menciptakan keadilan, penargetan yang disengaja terhadap Yaman oleh koalisi agresor AS-Saudi-Emirat dan kejahatan perangnya seharusnya menjadi alasan larangan senjata, katanya.

Ia juga mencatat bahwa setelah menjual senjata ke negara-negara Teluk Persia, Amerika, Inggris, mereka menguji efektivitas persenjataan itu dengan membunuh anak-anak Yaman.

Mereka, pejabat itu menambahkan, mencabut akses senjata kepada warga Palestina sambil memberikannya kepada rezim Tel Aviv yang melakukan kejahatan perang.

“Yaman sekarang memiliki senjata baru yang tidak dimiliki sebelumnya. Terima kasih Tuhan, itu adalah jihad dari orang-orang Yaman yang berani, yang telah mencapainya, serta kekalahan koalisi Amerika-Inggris-Saudi-UEA dan sekutu militernya.”

Demikian juga dengan anggota Dewan Politik Tertinggi Yaman, Mohammed Bukhaiti yang mengatakan bahwa keputusan DK PBB untuk memperpanjang embargo senjata yang diberlakukan di Yaman dan mencabut haknya untuk membela diri menunjukkan bahwa dunia membutuhkan tatanan baru berdasarkan keadilan.

“Kami memberi tahu negara-negara yang memberikan suara mendukung resolusi bahwa Anda dan keputusan Anda yang menindas berada di bawah kaki kami karena kami hanya mengandalkan Tuhan,” tegasnya.