Hilangnya Etika Politik, Penyebab Karut-Marutnya Negara

Berbagai karut-marut kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang kita lihat sekarang ini disebabkan oleh hilangnya etika politik dan etika pejabat publik.

Hal ini diungkapkan dalam diskusi Etika Politik dan Etika Pejabat Publik yang diadakan oleh PETISI 50 di Menteng, Selasa (24/5).

“Ketika Panama Papers muncul dan namanya tersangkut, Menteri di Islandia mundur. Di Jepang, ketika Fukushima meledak pejabatnya juga mundur. Di sini tidak,” ujar Judil Herry Justam memaparkan potret hilangnya etika politik di Indonesia. 

“Money politic untuk ngegolkan calon Ketua Umum Partai, pejabat yang keluarganya berbisnis proyek-proyek APBN, bahkan bilang ‘apa salahnya kalau anak dan keluarga saya menjalankan bisnis’? Ini kan kacau,” lanjutnya.

H.S. Dillon juga, mengutip Cak Nur menyebutkan bahwa banyaknya koruptor meski banyak orang beragama di Indonesia itu karena hancurnya moral dan etika di masyarakat. 

Martin Sirait, Dosen Pascasarjana STT Sunsugos yang juga menjadi pembicara menegaskan pentingnya nilai etik ini agar jangan sampai dilupakan.

“Budi Utomo itu dulu landasannya moral dan etik. Tapi etikal sistem sekarang justru bikin rakyat tidak etis. Moralitasnya mestinya pro-kemanusiaan, bukan pro-perusahaan,” ujar Martin. 

Martin khawatir jika etika politik di kalangan pemegang kebijakan ini tidak diperbaiki, maka akan makin memperlebar jurang perbedaan sosial di masyarakat. 

“Sekarang politik dianggap kotor. Padahal politik adalah melakukan yang baik dan benar untuk kebaikan bangsa. Itulah etika. Celakanya sekarang moralitasnya kekuasaan, bukan moralitas kerakyatan,” keluh Martin. (Muhammad/Yudhi)