Kemenag Janjikan Dialog Antar Kelompok

Wakil Menteri Agama, Zainut Tauhid, menjanjikan Kementerian Agama akan memfasilitasi kelompok-kelompok yang memiliki perbedaan pandangan agar ada solusi.

“Kami membuka ruang dialog agar ada solusi,” kata Zainut, seperti dilansir BBC, Senin (28/12)

Ia juga memastikan, setiap warga negara berhak mendapat perlindungan apapun etnis, agama, tanpa kecuali. “Saya kira semua warga negara,” katanya.

Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, sebelumnya menyatakan pemerintah akan mengafirmasi hak beragama warga Ahmadiyah dan Syiah di Indonesia.

Yaqut tidak ingin ada kelompok yang terusir dari kampung halaman karena perbedaan keyakinan.

“Mereka warga negara yang harus dilindungi,” kata Yaqut seperti dilansir Antara di Jakarta, Kamis (24/12).

Sementara itu Direktur Riset Setara Institute, Halili Hasan, menyebut cara untuk menyelesaikan persoalan kelompok Syiah dan Ahmadiyah di Indonesia harus dilakukan dengan cermat dan “tanpa berkoar-koar”.

“Ini harus dilakukan dalam senyap dan tidak gaduh, tapi efektif,” imbuh Halili.

Baginya, jika Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas berkukuh pada pernyataannya untuk melindungi setiap warga negara tanpa kecuali, maka hal itu mesti dibuktikan dengan menindak kelompok-kelompok yang memicu persekusi terhadap Syiah dan Ahmadiyah.

Tindakan selanjutnya, mencabut regulasi yang memantik terjadinya diskriminasi seperti Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri tentang larangan ajaran Ahmadiyah.

“SKB Tiga Menteri itu harus dicabut. Sebab, itu jelas-jelas memicu terjadinya begitu banyak penyegelan, perusakan, penyerangan, dan pembubaran kegiatan-kegiatan mereka. Ini kongkrit harus dilakukan Menag.”

“Untuk Syiah, kelompok muslim yang memicu ketegangan atau menolak harus ditindak,” jelas Halili.

Kemudian, mengembalikan warga Ahmadiyah dan Syiah yang tinggal di pengungsian ke rumahnya.

Dengan latar belakang Yaqut sebagai ketua umum Gerakan Pemuda Ansor yang pro terhadap kelompok minoritas, ia yakin, dalam tiga tahun persoalan terhadap kelompok minoritas semestinya bisa terselesaikan.

“Dengan catatan, dia harus mampu melakukan manajemen strategi. Eksekusi kebijakan dalam tiga tahun ke depan, bicaralah dengan banyak orang tentang apa yang mau dia kerjakan,” terangnya.

“Karena ekspektasi sangat besar dari publik dan kaum minoritas, tapi masalah umat beragama di Indonesia sangat kompleks dan banyak karena sudah berdekade-dekade,” pungkas Halili.