Dinamika Asia Tenggara

Malaysia menuduh bahwa Yahudi berada dibalik aksi protes tersebut. SuratKabar Utusan Malaysia dalam editorial menulis, “Rakyat Malaysia tidak dapat membiarkan pihak apapun termasuk Yahudi, untuk ikut campur secara rahasia atas masalah dalam negeri Malaysia.” Tulisan tersebut tidak memberikan bukti jelas mengenai kelompok Yahudi dan tidak menyebutkan nama dari kelompok tertentu.

“Saat pergerakan dilakukan atas nama HAM, pihak yang pro-Yahudi akan memiliki kesempatan untuk turut campur di negara Islam manapun,” tulis Suratkabar Utusan Malaysia, seperti dikutip Associated Press, Senin (18/7/2011).

Lebih lanjut Utusan Malaysia menuliskan banyak pihak yang tidak menyadari, bahwa mendukung gerakan serupa akan membuka kelompok asing yang memiliki misi untuk mengendalikan Negeri Jiran tersebut.

Malaysia seperti halnya negara yang mayoritas warga negara beragama Islam lain, tidak memiliki hubungan diplomasi dengan Israel. Pemerintah setempat selalu menyerang kebijakan politis yang dikeluarkan Negara Yahudi tersebut.

Editorial dari surat kabar yang dimiliki oleh Partai United Malays National Organization (UMNO), partai yang berkuasa di Malaysia, adalah surat kabar yang terus membela kebijakan dari Pemerintah Malaysia. Editorial yang mereka keluarkan merupakan upaya terakhir dari surat kabar tersebut untuk membela aksi represif pemerintah, atas aksi protes 20 ribu warga yang turun ke jalanan Kuala Lumpur 9 Juli lalu. Protes itu sendiri menuntut transparasi dalam pemilu nasional yang akan berlangsung 2012 mendatang.

Sementara itu, Aktivis oposisi yang mengorganisir aksi protes tersebut, menuduh pemerintah sengaja menyebarkan tuduhan tersebut melalui media. Mereka menilai pemerintah menggunakan surat kabar untuk mendiskreditkan kalangan oposisi lewat tuduhan religi.

Tokoh oposisi yang mengorganisir protes tersebut Maria Chin Abdullah menyatakan, tulisan dari Utusan Malaysia tersebut layaknya gosip yang disebarkan untuk memperburuk suasana. Dirinya mengatakan aksi protes itu murni bertujuan mendesak Perdana Menteri Najib Razak mengadakan pemilu yang bersih dan adil.

Media di Malaysia memang dikenal masih dikendalikan oleh pemerintah. Pihak oposisi menilai pemerintah terlalu mengekang pemberitaan yang dianggap mendistkreditkan mereka. Hingga kini banyak pihak menilai, media di Malaysia terlalu subjektif dalam mengeluarkan pemberitaannya.

Analis Iran, Majid Vaqari terkait kemungkinan campur tangan Zionis Israel dalam kerusuhan terakhir di Malaysia mengatakan:

Malaysia berdasarkan hasil investigasinya di lapangan menilai adanya keterlibatan Zionis Israel dalam kerusuhan terbaru. Kemungkinan ini bisa benar mengingat Zionis Israel saat ini tengah melakukan manuver besar-besaran di negara-negara Islam.

Setelah menggarap sejumlah negara muslim di Timur Tengah dan Afrika Utara. Kini, Malaysia pun menjadi sasaran berikutnya. Apalagi Malaysia termasuk negara muslim besar yang juga dipertimbangkan bagi dunia Islam, Hal inilah yang membuat Zionis Israel berupaya menggangu Malaysia. Belum lama ini, para pejabat Pakistan juga mengingatkan adanya konspirasi besar Zionis Israel untuk mengganggu dunia Islam.

Masih mengenai Malaysia, Kuala Lumpur melayangkan surat protes ke media-media asing yang memperkeruh kerusuhan akhir-akhir ini di Kuala Lumpur. Surat protégés tegas itu ditujukan kepada Wal Street Journal. Menurut pemerintah Malaysia, apa yang disampaikan Wall Street Journal tidak sesuai dengan fakta.

Sementara itu, Wall Street Journal menilai aksi demo pada tanggal 9 Juli di Kuala Lumpur sebagai upaya untuk menuntut tegaknya demokrasi di negara ini. Untuk itu, aksi penangkapan oleh pasukan keamanan Malaysia dinilai sebagai tindakan memangkas hak sipil dan hak kebebasan berpendapat.

Karena itu, Departemen Dalam Negeri Malaysia segera melayang surat ke media-media asing supaya tidak melakukan provokasi dan penyimpangan informasi. Namun pemberitaan media asing hingga kini, terus menyudutkan pemerintah Malaysia.

Sebuah pesawat angkut C17 Globemaster milik United States Air Forces melanggar batas wilayah udara RI. Panglima TNI pun sudah melayangkan surat protes. Informasi yang dikumpulkan, insiden itu terjadi akhir Juni lalu. Pesawat angkut raksasa itu masuk lewat Pekanbaru, Riau. Pesawat dihalau keluar oleh kekuatan TNI AU hingga Morotai.

Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono membenarkan terjadinya insiden di perbatasan ini. Pesawat angkut raksasa itu terdeteksi memasuki wilayah udara Indonesia di Pekanbaru, Riau pada akhir Juni lalu. TNI AU segera beraksi dengan mengerahkan kekuatannya untuk menghalau keluar pesawat tersebut. Pesawat itu digiring ke Morotai hingga keluar wilayah Indonesia.

Panglima TNI mengatakan protes tersebut dikirimkan sebagai bagian dari fungsi TNI untuk menjaga dan mengelola wilayah Indonesia. Ia juga mengatakan insiden pesawat atau kapal asing melanggar wilayah perbatasan tidak hanya sekali terjadi. Berkali-kali pula TNI melayangkan surat protes ke negara yang kapal atau pesawatnya memasuki wilayah Indonesia.

Agus menjelaskan TNI telah menyelesaikan soal ini lewat diplomasi. “Ya memang kadang-kadang ada yang melewati batas, kita kalau menghadapi seperti itu melakukan protes diplomatik dengan maksud bahwa kita menjaga, mengelola wilayah tersebut,” ujar Agus saat menghadiri lokakarya soal perbatasan di Kemendagri, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (20/7/2011).

Agus menjelaskan TNI telah menyelesaikan soal ini lewat diplomasi. Pihaknya mengaku sudah melayangkan surat protes. “Oh ada itu. Sudah,” jelas Agus.
China dan Filipina kembali memanas. Pasalnya, lima politikus Filipina mendarat di Kepulauan Spratly yang dipersengketakan di Laut China Selatan. Mereka tiba di Pulau Pagasa, satu-satunya pulau di kepulauan tersebut yang dihuni warga Filipina.

Mereka kemudian bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Filipina. Padahal pulau tersebut juga diklaim China, Taiwan, dan Vietnam, serta merupakan bagian dari sengketa Laut China Selatan yang lebih luas. Dan China sudah mengatakan bahwa kunjungan para politikus dapat merusak hubungan Beijing dan Manila. Anggota Kongres Walden Bello mengatakan pendaratan di pulau Pagasa adalah suatu momen bersejarah.

Sebelum kunjungan tersebut dilakukan, kedutaan besar China di Manila mengatakan lawatan tersebut tidak ada gunanya kecuali malah merusak perdamaian dan stabilitas kawasan dan merusak hubungan China-Filipina.
Pagasa di Pulau Spratly memiliki landasan pacu, balai kota kecil dan dihuni sekitar 300 warga Filipina. Ketegangan di Laut China Selatan meningkat tahun ini karena sering terjadinya pertikaian diplomatik antara Vietnam dan China.

Adapun mengenai perkembangan di Myanmar, Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat pada Rabu (20/7) menyetujui pembaruan sanksi terhadap Myanmar. Sanksi pertama disahkan pada 2003 untuk menanggapi dugaan pelanggaran hak asasi manusia dan kegagalan untuk mengadopsi pembaruan demokratis. Para anggota kongres AS itu mengesahkan tindakan tersebut dengan pemungutan suara.

Perundangan tahunan yang disahkan dengan mudah di Kongres pada masa lalu, melarang impor sejumlah barang dari Myanmar, termasuk mutiara yang menguntungkan, dan pembatasan visa yang dikeluarkan pada para pejabat pemerintah di negara yang dulu dikenal sebagai Burma itu.