Cerita Pilu Usai Pemilu

Beras, minyak goreng, kecap, dan mie instan, dijejer di meja sebuah kafe di Jakarta. Bukan untuk diperjual-belikan, melainkan sebagai barang bukti pelanggaran pemilu yang baru saja usai.

Tidak hanya produk makanan, sederet barang bukti lain seperti kartu asuransi, buku, dan sebagainya menambah jumlah daftar pelanggaran yang ada.

Bukti-bukti itu dipertontonkan oleh Tigor Hutapea, pengacara publik LBH Jakarta dalam sebuah konferensi pers menyoal pelanggaran pemilu. Acara yang diselenggarakan oleh Perludem bersama AJI dan LBH Jakarta ini berlangsung sehari pasca pencoblosan di sebuah kafe di bilangan Cikini Raya, Jakarta Pusat.

Dalam konferensi pers itu juga terdedah berbagai perilaku caleg yang dengan susah payah mempromosikan diri dan rela membayar mahal demi menjadi wakil rakyat di DPR, DPRD maupun DPD. Mereka juga melakonkan banyak peran demi tujuan tersebut. Di tahun ini misalnya, sembari memperlihatkan barang bukti, Tigor menjelaskan modus baru kampanye hitam yaitu dengan undian sepeda motor oleh partai berbasis Islam di Bogor. Ada lagi Hanura yang memberikan pinjaman gratis sebesar 500 ribu, dengan cicilan tiga ribu per hari, serta memberikan asuransi.

Jika mau jujur, wakil itu semestinya sejajar atau sedikit lebih rendah posisinya daripada yang diwakili. Misalnya, wakil presiden, tentu posisinya lebih rendah dari presiden; wakil bupati juga posisinya lebih rendah dari bupati. Nah, wakil rakyat seyogyanya juga lebih rendah dari rakyat yang diwakili.

Namun teori seringkali berbeda dengan praktik. Jika tidak, tentu banyak yang akan menolak menjadi wakil rakyat Indonesia. Kenapa? Karena faktanya banyak penduduk Indonesia yang miskin. Jelasnya, jika teori di atas dipergunakan seperti lazimnya, kalau rakyatnya susah, mestinya wakilnya lebih susah; kalau rakyatnya miskin wakilnya juga seharusnya lebih miskin. Tapi entah kenapa banyak orang berlomba dan berebut menjadi wakil rakyat yang miskin?

Kenyataanya, sekarang teori tentang wakil rakyat berbeda dengan teori wakil-wakil lainya. Hampir dipastikan, kondisi ekonomi wakil rakyat jauh lebih tinggi dibanding mayoritas rakyat miskin yang diwakili.

Bagaimana tidak, rumah mewah, mobil dinas, gaji dan tunjangan yang tidak sedikit, telah menanti mereka yang terpilih menjadi wakil rakyat. Suatu kondisi timpang yang sebenarnya tidak mewakili kondisi rakyat yang diwakilinya itu.

Beragam cara mereka tempuh untuk mencapai kondisi itu. Pemilu, adalah salah satu jalannya. Tak heran mereka berlomba untuk itu, karena idaman wakil rakyat hanyalah kemewahan.

Caleg yang tidak terpilih  justru lebih tepat disebut sebagai wakil rakyat. Bagaimana tidak? Modal besar yang telah dipertaruhkan hilang begitu saja menjadikan mereka mendadak miskin. Pengorbanan berujung penderitaan dan kemiskinan itu setidaknya bisa mengantarkan pelakunya untuk merasakan langsung kemiskinan rakyat dan membuatnya lebih bisa merasakan derita rakyat.

Lebih dari itu, janji para caleg yang terpilih belum tentu ditepati. Sebaliknya, caleg  yang stres karena tidak terpilih langsung dapat menghibur rakyatnya ketika tampil tak waras lagi dan bertingkah aneh di TV. (Malik/Yudhi)