Opini

Normalisasi ala Zionis Justru Abnormal

Normalisasi ala Zionis Justru Abnormal

Belakangan ini, isu normalisasi hubungan Indonesia dengan rezim zionis “Israel” kembali didengungkan. Sumbernya tak lain dari media-media zionis itu sendiri.

Isu itu diawali dengan kedatangan Anthony Blinken ke Tanah Air pertengahan Desember 2021 lalu. Menteri luar negeri rezim arogan AS itu, diberitakan media zionis, menyinggung soal normalisasi saat bertemu Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi.

Gayung pun bersambut. Media-media Barat langsung kompak membesar-besarkan berita itu. Ruang publik pun diberondong berbagai komentar yang menggiring opini ke arah normalisasi.

Tapi Kementerian Luar Indonesia bertindak cepat. Melalui juru bicaranya, diungkapkan bahwa Menlu Retno menolak mentah-mentah usulan Blinken soal normalisasi. Indonesia, kata Kemenlu, tetap konsisten memperjuangkan kemerdekaan Palestina.

Bukannya malu kebohongannya terbongkar, media-media zionis malah tancap gas. Framing berita hoaksnya justru makin gila-gilaan. Giliran Menteri Pertahanan Prabowo Subianto jadi targetnya. Prabowo diisukan bertemu pejabat ilegal zionis di Bahrain.

Lebih lagi, Prabowo disebut-sebut menjadi arsitek normalisasi Indonesia dengan rezim zionis. Sebagai imbalannya, Prabowo akan melangkah mulus sebagai presiden pada pemilu 2024 mendatang.

Isu terakhir, radio tentara kolonial zionis menyebut pejabat kesehatan Indonesia berkunjung ke Tel Aviv. Tujuannya untuk membicarakan strategi penanganan virus Covid-19. Tentu ini sangat aneh. Sebab, entitas zionis termasuk yang paling parah dihantam wabah Covid-19.

Kedua isu beracun dan berbahaya itu langsung dibantah Indonesia. Melalui juru bicaranya masing-masing, Kementerian Pertahanan dan Kementerian Kesehatan menyebut kabar itu tidak benar, hanya hoaks, dan fitnah murahan.

Seluruh isu normalisasi itu, sekali lagi, berasal dari media zionis yang tentunya sulit dipercaya. Kita tahu, rezim ilegal dan kolonial zionis sangat terobsesi untuk menjalin hubungan diplomatik dengan Indonesia. Segala cara pun dihalalkan.

Beberapa laporan media bahkan menunjukkan bahwa usaha itu sudah dimulai sejak awal kemerdekaan Indonesia. Saat itu, rezim ilegal zionis mengucapkan selamat atas berdirinya Republik Indonesia. Namun, Indonesia tidak menggubris.

Sebagaimana kita tahu, hubungan diplomatik hanya terjadi di antara dua negara resmi. Faktanya, “Israel” hanyalah rezim penjajah yang disokong Inggris dan rezim arogan AS. “Israel” bukan negara, bahkan tak akan pernah absah sebagai negara.

Secara hukum internasional, rezim yang menjajah suatu bangsa berstatus rezim penjajah, bukan negara. Sebab, syarat suatu negara, selain tersedianya perangkat hukum dan sosial, serta pengakuan internasional, adalah hasil konsensus warganya sendiri.

Sementara itu, rezim zionis berkuasa di Palestina secara sepihak dan semena-mena. Tanpa melibatkan warga Palestina yang sudah ratusan tahun tinggal di sana, sekelompok zionis pendatang langsung mendeklarasikan negara-negaraan “Israel” pada 1948.

Deklarasi ilegal itu juga melanggar resolusi PBB no. 181 tentang partisi Palestina. Sebab, resolusi yang juga beraroma kolonialisme itu, hanya berupa rencana yang tidak pernah terealisasi lantaran tidak mendapat persetujuan secara bulat.

Kalau pun dijadikan rujukan, maka seharusnya negara Palestina juga sudah eksis sejak 1948. Karena, sesuai rencana partisi dalam resolusi itu, Palestina memiliki wilayah berdaulat sebesar 40 persen dari total wilayah Palestina yang semestinya.

Baca juga : Mudik Ke Kampung Akhirat

Maka, normalisasi menjadi tak masuk akal jika dinisbatkan pada negara-negara berdaulat di dunia. Termasuk Indonesia. Terlebih Indonesia lahir dan merdeka dari perjuangan panjang melawan penjajahan yang kini dipraktikkan rezim zionis.

Justru mengakui, apalagi berhubungan diplomatik dengan rezim ilegal dan kolonial zionis adalah abnormalitas itu sendiri. Mana mungkin negara merdeka dan legal mau duduk bersama komplotan penjajah yang terus menindas suatu bangsa?

Poin penting lainnya, media zionis bukanlah media profesional. Sebuah media profesional niscaya menjunjung tinggi kode etik jurnalisme. Seperti objektivitas berita, sikap berimbang, hingga imparsial alias tidak memihak.

Namun, media zionis hanyalah corong kepentingan dan mesin propaganda rezim ilegalnya. Mereka bekerja untuk memanipulasi pikiran publik. Pertama-tama, publik terkecoh dan sesat memahami bahwa rezim ilegal itu adalah negara legal.

Setelah itu, mulailah mereka mempropagandakan obsesinya untuk menjalin hubungan dengan negara legal. Jika terus menolak, media-media zionis akan melancarkan taktik mengekspos kebohongan demi mencipta keraguan hingga konflik di tengah masyarakat yang mereka target.

Baca juga : “SYIAH” ABI

Sepertinya, modus itulah yang kini digencarkan terhadap Indonesia. Mereka sibuk memframing isu normalisasi dengan para pejabat Indonesia sebagai subjeknya. Targetnya adalah munculnya kegaduhan, saling curiga, saling tuduh hingga konflik sesama anak bangsa kita sendiri. Kiranya pemerintah Indonesia sudah harus menyikapi secara tegas propaganda dan framing culas ini.

Lain hal jika rentetan isu itu memang benar adanya. Namun kita yakin, para pejabat dalam tubuh pemerintahan kita terdiri dari para patriotik. Mereka tidak mungkin sudi menggadaikan harga diri dan kehormatan bangsa dan negaranya hanya demi kepentingan pribadi atau kelompoknya.

Indonesia terlalu terhormat untuk mengakui eksistensi, apalagi berhubungan resmi dengan, rezim penjajah dan pembantai rakyat Palestina sejak 1948.

*Sumber: Jurnal Maula TV
https://www.youtube.com/watch?v=xhAGWVguHjk