Aliansi Anti Perang Kembali Demo Kedubes Nigeria

Aliansi Anti Perang (A2P) kembali mendatangi Kedubes Nigeria. Sejak serangan terhadap pemimpin Islamic Movement Nigeria Syeikh Ibrahim Zakzaky yang hingga kini tak jelas kondisi dan keberadaanya, tak ada pernyataan resmi dari rezim Nigeria. 

Hal inilah yang memicu kemarahan dunia atas aksi brutal militer Nigeria yang membantai pengikut Islamic Movement Nigeria pimpinan Syeikh Zakzaky. Dikabarkan ribuan korban dari kalangan Sunni dan Syiah. 

“Situasi masih panas di sana. Juru bicara Islamic Movement Nigeria sendiri bicara bahwa korban ribuan, bukan ratusan lagi,” ujar Mujtahid Hashem dari Human Rights Alliance. “Kita dapat info langsung korban mencapai 6000 lebih.”

“Ternyata kan bukan hanya Zakzaky yang dikejar, tapi militer dikirimkan untuk melakukan pembunuhan massal pada rakyatnya sendiri terutama pada anggota gerakan Islam Nigeria.” 

Meski hujan deras mengguyur para pendemo tak beranjak dari tempatnya menyuarakan tuntutan mereka. Aliansi Anti Perang, Garda Merah Putih dan Human Rights Alliance dalam demo itu menuntut agar Dubes Nigeria menemuinya.

Bertemu Dubes Nigeria 

Meski tuntutan pendemo dipenuhi, pihak Kedubes menolak wartawan masuk untuk meliput. Kedubes tak ingin pertemuan itu diliput awak media. Kamera dan alat rekam semua disita sebelum masuk Kedubes.

Pengacara Aliansi Anti Perang (A2P), Ahmad Taufik yang ditemui Konsulat Nigeria Ado N Ibrahim menyebutkan pihak Kedubes tak bisa memberi pernyataan apa-apa.

“Kita kemukakan pernyataan sikap kita agar Kedubes memberi informasi mengenai kondisi yang terjadi di Nigeria, nasib Syeikh Zakzaky dan korban yang terbunuh. Tapi mereka bilang, sampai sejauh ini mereka belum mendapat info dari pemerintah sehingga belum bisa memberikan pernyataan sikap,” terang Taufik.

Taufik menengarai, ada kesengejaan dari pihak Nigeria untuk menutup-nutupi tragedi pembantaian ini. 

“Kami heran juga, mestinya mereka bisa lebih jelas informasinya. Ada kesengajaan menutupi informasi mengenai kasus ini,” ujar Taufik.

Mujtahid juga menyayangkan sikap Kedubes Nigeria yang terkesan menutup-nutupi hal ini. 

“Kita sangat menyayangkan mereka tidak open pada pers. Mereka melarang pers masuk untuk datang ke dalam meliput apa yang kita bicarakan. Mereka jelas melanggar UU Kebebasan Pers,” tekan Mujtahid.

Meski tak ada transparansi dari Kedubes Nigeria, Mujtahid menyebutkan akan terus memperjuangkan nasib warga Muslim Nigeria yang ditindas oleh rezim militer Nigeria.

“Kita rencananya akan mengirimkan aktivis human rights untuk melakukan investigasi di Nigeria. Juga bantuan kesehatan karena kita mendengar bahwa orang-orang yang ditangkap militer Nigeria tidak mendapatkan perawatan kesehatan yang memadai,” ujar Mujtahid. (Muhammad/Yudhi)