Mahfud MD; Tuhan Saja Mengajarkan Toleran, Masak Manusianya Tidak Toleran

Gonjang-ganjing paska kudeta militer Mesir terhadap pemerintahan demokratis Mursi menuai pro dan kontra. Pengaruhnya tidak saja bagi proses demokrasi Mesir tetapi lebih dari itu, demokrasi mulai dipertanyakan kembali, apakah ia compatibel dengan Islam. Tidak setiap kejadian paska revolusi atau reformasi menjamin terjadinya proses demokrasi. Demikian dikatakan Anis Baswedan, rektor Paramadian membuka seminar bertajuk, “Krisis Mesir dan Pengaruhnya terhadap Indonesia” kamis 29/8 di Aula Paramadina.

Hadir beberapa pembicara, Prof. Dr. Bachtiar Effendi, Dr. J. Philips Vermanto, Novriantoni Kahar, MA. Keynote Speker Mahfud. MD.

Mahfud menyatakan beberapa poin, pertama, demokrasi di Mesir masih menang-menangan, bukan demokrasi yang membebaskan. Ihwanul Muslimin (IM) telah memproduksi sebuah konstitusi tepat di jantung konstitusi tetapi bersifat diskriminatif. Harusnya menurut Mahfud berbagai elemen di Mesir kecil maupun besar membangun demokrasi bersama-sama. Krisis Mesir akan lama. Kedua, krisis Mesir adalah krisis hubungan agama dan negara, dimana IM Ingin mendominasi segala lini.

Pelajaran yang bisa dipetik adalah mengutip surat Hud 118, Mahfud mengatakan, Tuhan saja mengajarkan untuk toleran pada manusia, masak manusianya tidak toleran. Seandainya Tuhan menghendaki semua manusia bertakwa maka semua manusia akan bertaqwa, tetapi Tuhan menghendaki realitas perbedaan. Inilah kelemahan IM, salah membaca kemauan Tuhan untuk toleran.

Ketiga, faktor peran Amerika dalam krisis Mesir, akan tetapi menurut Mahfud, jika orang Mesirnya sendiri mempunyai keinginan yang kuat untuk tidak mau diintervensi, maka kemungkinan USA juga akan memilih jalan akomodatif.

Dr. J Philip Vermanto mencoba membandingkan Revolusi Mesir dengan Reformasi di Indonesia, menurutnya Mesir berbeda dengan Indonesia. Hubungan agama dan negara selesai setelah terbentukya NKRI sementara di Mesir belum selesai. Golkar telah melakukan evolusi sehigga menjadi katalisator bagi proses demokrasi, sementara di Mesir partai terbagi secara ektrim; nasionalis, sekuler dan Islamis, kubu rezim lama Mubarok tidak bisa menjadi katalisator proses demokrasi. Partai-partai besar di Indonesia mencoba ke tengah, partai nasionalis mendekat ke Islam, partai Islam mendekat ke nasionalis, persilangan oleh partai-partai besar ini menguntungkan jalanya proses demokrasi.

Sementara Novriantor Kahar. MA, alumnus al-Azhar menilai, IM telah kehilangan kesempatan (lost opurtunity) dalam mengakomodasi seluruh kekuatan dan malah menjalankan politik sektarian dengan mendukung pemberontak Suriah. IM yang menang dalam pemilu akhirnya berbalik nasibnya dan oleh militer dianggap menjadi perongrong negara. Bahkan akhir-akhir ini di Mesir, mulai diperlihatkan kembali kepahlawanan militer Mesir menghadapi Israel saat perang Sinai, pada saat yang sama mempertontonkan IM sebagai musuh negara.  “Saya kira IM tidak akan diikutkan dalam proses politik dalam waktu 1 tahun ke depan oleh militer karena  IM masih bersikukuh menuntut Mursi dikembalikan jadi presiden,” tutur Novri.

Revolusi Mesir dan Reformasi di Indonesia tidak bisa dibandingkan menurut Novri, tidak saja karena usia Revolusi Mesir baru dua tahun, tetapi Indonesia tidak jauh lebih baik, jika dilihat dari kejadian kasus Sampit, Ambon dan Timur-Timur yang  berdarah-darah.

Berbeda sedikit dengan Bakhtiar Effendi, pengamat politik ini pesimis proses recovery krisis Mesir berjalan cepat karena militer juga mengakar di Mesir, buktinya militer dianggap seperti bapak karena menghidupi banyak orang, disamping itu bisnis di Mesir sebagian besar digerakan kalangan militer. Dengan kejadian di Mesir, Bakhtiar mengingatkan lagi wacana lama, apakah demokrasi compatible dengan Islam?.

Seminar ini sukses terselenggara berkat kerjasama, Majelis Nasional Korps Alumni HMI (KAHMI), AIFIS (American Institute for Indonesian Studies), Program Riset Islam, Etika dan Masyarakat, Program Studi Falsafah dan Agama-Universitas Paramadina.[] M. M/IRIB