Nasional

Kekerasan Anak Marak, BPHN: Perlu Sosialisasi Hukum di Sekolah

Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kemenkumham Widodo Ekatjahjana menekankan perlunya sosialisasi hukum dan pembinaan kepada anak di sekolah-sekolah.

Hal itu disampaikannya menanggapi maraknya kekerasan yang dilakukan oleh anak di bawah 18 tahun belakangan ini.

“Maraknya kejahatan anak dan budaya kekerasan sudah pada kondisi yang sangat mengkhawatirkan,” kata Widodo, Selasa (7/3), dilansir Detiknews.

Ia menambahkan bahwa anak-anak sejak awal masuk bangku pendidikan semestinya sudah mendapat bekal pembinaan hukum, di samping nilai-nilai Pancasila yang mengajarkan kerukunan dan kedamaian dalam keberagaman.

“Perlu memberikan pemahaman tentang nilai-nilai hukum dan ketertiban. Termasuk pemahaman tentang sanksi hukum dan dampaknya jika dijatuhkan kepada yang melanggar hukum, dapat mempersuasif anak-anak untuk tidak melakukan kejahatan dan budaya kekerasan antarsesama mereka di masyarakat,” ujarnya.

Ia melanjutkan bahwa BPHN akan proaktif untuk bekerja sama dengan pihak-pihak terkait di kelembagaan dan pemerintah ntuk melakukan pembinaan hukum di sekolah-sekolah.

“Kita akan memberikan penguatan dan pendampingan pada guru-guru pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan (PPKn)dalam program pembinaan hukum dan Pancasila,” tutur Widodo.

Ahli hukum Universitas Udayana, Jimmy Usfunan juga menyuarakan hal yang sama. Jimmy mendukung langkap BPHN yang akan melakukan pembinaan hukum ke sekolah.

“Saya pribadi sangat prihatin dengan kejadian-kejadian belakangan yang terus menghiasi media massa. Selain tindakan penegakan hukum, tentu keprihatinan ini juga perlu dan wajib disertai langkah pencegahan,” kata ahli hukum Dr Jimmy Usfunan.

Negara diharapkan tidak tinggal diam dengan fenomena yang terjadi saat ini. Pencegahan diharapkan bisa mencegah perbuatan anak melakukan kejahatan.

“Dengan melakukan pembinaan di sekolah-sekolah, diharapkan bisa memberikan kesadaran anak bahwa setiap perbuatan akan dimintai pertanggungjawaban,” ucap Jimmy.