Tiga Roadmap Atasi Kekerasan Bernuansa Agama

Hasil riset PEW Research Center, sebuah lembaga pengumpul informasi tentang isu publik, opini publik dan demografik, pada awal tahun ini menunjukkan indeks negara-negara pelaku kekerasan agama dalam empat level; mulai dari rendah, sedang, tinggi dan tinggi sekali. Sayangnya, Indonesia ternyata sejajar dengan Pakistan dan Burma di antara 198 negara lain di seluruh dunia dengan level kekerasan agama sangat tinggi. 

Hal ini disampaikan Denny JA dalam diskusi di Ciputat School, Jumat (15/5) malam lalu.

“Jadi sudah setinggi itu kekerasan agama di Indonesia ini,”ujarnya.

Denny pun menyampaikan mesti ada roadmap untuk mereduksi kekerasan agama yang terjadi di Indonesia. Dalam kesempatan itu dia menyebutkan ada 3 roadmap yang dapat ditempuh; pertama yang minimal, kedua yang optimal dan ketiga adalah yang maksimal.

 Roadmap minimal adalah keharusan adanya desakan yang membuat Presiden atau Kapolri membuat pernyataan publik berupa komitmennya untuk melakukan zero toleransi terhadap kekerasan, apalagi yang bernuansa agama. Sehingga akan tercatat di benak publik dan publik dapat mendesaknya agar segera terlaksana.

“Sebab jika kekerasan itu bisa dihindari maka wacana-wacana lainnya dapat dibicarakan tanpa kekerasan,” jelas Denny.

Langkah kedua adalah merevisi UU PNPS 65, sebab menurut Denny itulah biang legalitas hukum yang membuat orang merasa punya dasar hukum kuat untuk melakukan tindakan yang potensial berujung kekerasan bernuansa agama.

“Mau tidak mau, cepat atau lambat UU yang sudah berumur 50 tahun ini harus direvisi,” ucapnya.

Langkah terakhir adalah amandemen UUD 45, karena dalam UUD 45 masalah perlindungan kebebasan beragama memang sudah tercantum namun masih ada satu pasal yang bagi Denny adalah pasal abu-abu yaitu pasal 28 poin e-j.

“Pada pasal 29 memang ada penjelasan warganegara bebas beragama, tapi pada pasal 28 e-j mengatakan hak itu dibatasi oleh UU,”ujar Denny.

Bagi Denny bila tiga roadmap yang disampaikan dalam forum diskusi Ciputat School Jumat lalu itu dijalankan oleh pemerintahan Jokowi maka besar kemungkinan akan dapat mereduksi kekerasan agama yang terjadi di Indonesia dan otomatis akan menurunkan ranking Indonesia yang pada saat ini menempati posisi sangat tinggi untuk kekerasan beragama di seluruh dunia.

Mungkinkah 5 tahun mendatang ranking Indonesia akan turun, atau justru akan semakin naik lagi? (Lutfi/Yudhi)