Konflik Kekerasan dalam Demokrasi

Sebagai negara yang kaya dengan keragaman etnis, agama dan keyakinan, potensi konflik secara alamiah mengancam Nusantara. Apalagi jika kepentingan-kepentingan politik ikut bermain, di situlah biasanya konflik muncul.

Dalam Seminar Nasional “Demokrasi, Kekerasan dan Pembangunan Perdamaian di Wilayah Pasca Konflik di Indonesia” yang digagas Sistem Nasional Pemantauan Kekerasan di Indonesia (SNPK) dari The Habibie Centre (THC) Rabu (25/3), ditekankan adanya bahaya potensi kekerasan dalam Pemilu yang harus diantisipasi.

Ansori, peneliti dari SNPK, melalui penelitiannya di Maluku dan Aceh menyebutkan bahwa konflik ini selalu muncul saat pemilukada. Tapi pemilu di sisi lain, kadang bisa ikut andil menghentikan konflik.

“Konflik itu sebuah dinamika,” ujar Ansori. “Pasca konflik ada yang kita sebut post conflict election, yang justru bisa jadi satu bentuk instrumen strategis penyelesaian konflik secara damai. Walo bisa sukses, bisa gagal, atau setengah gagal. Contoh Namibia dan El Salvador itu yang sukses.”

Juri Ardiantoro, dari KPU Pusat mengakui hampir di seluruh daerah yang melaksanakan pilkada itu pasti ada konflik. “Hampir seluruh daerah yang melaksanakan pilkada itu pasti konflik. Meski dengan perlibatan aktor yg berbeda-beda,” ujar Juri.

“Konflik yang terjadi itu khas di daerah-daerah yang rawan konflik. Dan konflik terjadi di daerah-daerah yang akses informasi dan letak geografisnya itu jauh dari jangkauan kita. Daerah yang jauh dari pusat kota,” terang Juri. “Jadi di satu sisi pemilu jadi alat demokrasi, di sisi lain pemilu jadi sisi gelap demokrasi juga.”

Membangun Demokrasi Tanpa Kekerasan

Fadli Ramadhani dari Perludem juga mengatakan bahwa Pemilu itu bisa jadi salah satu faktor pembangun kedamaian dalam demokrasi. Dan semestinya tak perlu ada kekerasan. Tapi ia juga tak menyangkal bahwa fakta di lapangan masih banyak terjadi konflik kekerasan karenanya.

“Kenapa kekerasan ini terjadi? Karena proses pendidikan dan rekrutmen politik tidak berjalan maksimal. Kebanyakan beraktivitas ketika pemilu mau dimulai,” ujar Fadli. “Elit politik juga tidak mendinginkan pendukung, sehingga ketika ada konstetasi pemilu dan ada oknum yang memprovokasi kekerasan di tengah pemilu, masyarakat banyak yang terprovokasi.”

Fadli juga menyoroti peranan aparat yang tidak maksimal, “Pemetaan dan pencegahan aparat belum maksimal. Proses penegakan hukum yang tidak jelas. Tak pernah diungkap pelaku sebenarnya, tak pernah diusut sampai tuntas. Karena memang proses penegakan hukumnya tidak selesai maka kekerasan terus terjadi.”

“Untuk mencegah potensi konflik itu, ya, keempat hal tadi harus diperbaiki.” pungkas Fadli. (Muhammad/Yudhi)