Berita
Aksi Kamisan ke-380: Menunggu Ketegasan Jokowi
Ini merupakan aksi Kamisan pertama di tahun 2015. Dimulai sejak Januari 2007, aksi damai yang berlangsung setiap hari Kamis di depan Istana negara ini telah berlangsung tepat tujuh tahun.
Mereka, yang menggelar aksi ini merupakan perwakilan korban pelanggaran HAM, LSM dan masyarakat yang turut menyuarakan hak-hak korban dan penyelesaian kasus HAM.
Tuntutan yang tak terealisasikan di pemerintahan SBY ini tetap terus digulirkan. Mereka berharap di era pemerintahan Jokowi ini kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu dapat terselesaikan.
Muri, salah satu warga Jakarta turut aksi dalam aksi Kamisan tadi. Seperti yang lainnya, ia mengenakan kostum dan membawa payung hitam. Kakek kelahiran tahun 1940 ini menyaksikan banyak hal di kehidupan masa lalunya. Bahkan, ia sendiri merupakan salah satu korban saat itu.
Di usianya yang menginjak 20-an tahun, ia sempat bekerja sebagai pegawai negeri di masa pemerintahan Soekarno. Namun, pada tahun ’65-an saat pemerintahan Soeharto ia dipaksa berhenti bekerja.
“Semua pegawai yang berhubungan dengan Soekarno diberhentikan,” ungkap Muri. Bahkan sejak itu, ia tak dapat lagi diterima bekerja di instansi negeri maupun swasta. Hal itu yang mendorong Muri ikut menyuarakan aksi ini. Terlebih ia menyaksikan sendiri betapa banyaknya warga Indonesia menjadi korban kriminalisasi tanpa diketahui kesalahannya. “Kebanyakan dituduh komunis,” kata Muri.
Ia kemudian menceritakan perihal isu komunis saat itu. Pada masa itu menurutnya, terjadi perseturuan antara Blok Barat yang diwakili Amerika dan Blok Timur yang diwakili Rusia. “Saat itu Soekarno memilih menggagas Gerakan Non-Blok agar tidak terjadi Perang Dunia,” kata Muri. Ini yang menurutnya menjadikan salah satu alasan pihak Barat marah terutama terhadap Soekarno. “Itu yang menurut saya awal mula kenapa Soekarno dilengserkan dan terjadi gerakan anti-komunis,” kata Muri. “Bukan hanya di Indonesia, di negara lain yang tergabung dalam Gerakan Non-Blok juga banyak yang menjadi korban akibat stigma komunis saat itu,” tambah Muri.
Ia juga menyayangkan, banyak kasus pelanggaran HAM besar seperti dilupakan begitu saja tanpa penyelesaian. “Mudah-mudahan Jokowi mau mendengarkan ini,” pungkas Muri. (Malik/Yudhi).
