Mencari Solusi Cerdas Melawan Illegal Fishing

Riza Damanik, Direktur Eksekutif Indonesia for Global Justice (IGJ) , dalam sebuah diskusi di bilangan Jakarta Selatan (11/12), mengungkapkan betapa pentingnya proses penegakan hukum terpadu mengenai kapal asing yang mencuri ikan di perairan Indonesia, agar ada efek jera terhadap pelaku.

Banyak hal yang harus dibenahi menurutnya yaitu, penegakan hukum kelautan yang kurang tegas dan tidak sesuai dengan ketetapan yang diatur dalam undang-undang.

‘’Modus pelaku banyak, mulai dari menggunakan bendera Indonesia, nama kapal dalam bahasa Indonesia, hingga modus bekerjasama dengan aparat hukum Indonesia,’’ ungkapnya.

Kerugian Indonesia cukup besar. Dari data yang ia himpun menyebutkan 30% dari kerugian di dunia akibat illegal fishing (pencurian ikan) terjadi di perairan Indonesia. Dampak dari itu, hilang kesempatan lapangan kerja bagi 10 juta orang rakyat (perkapalan, penangkapan, pengolahan, pemasaran) hak pangan, dan konsumsi ikan rendah. Industri kurang bahan baku, sekitar 40-50% dari total 3,6 juta ton kapasitas industri pengolahan ikan dalam negeri gagal produksi karena kekurangan bahan baku.

“Masalah lain yaitu lamban kordinasi. Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla), terhambat kendala karena harus berkoordinasi dengan 13 lembaga,” tambah Riza.

Selain itu jumlah biaya yang harus dikeluarkan pun cukup besar. Dari informasi yang Riza dapat, 1 armada dalam satu hari membutuhkan biaya operasional 50 juta untuk melakukan razia. Sedangkan untuk melakukan penenggelaman kapal misalnya, butuh dua armada dan memakan waktu dua hari. Biaya yang dikeluarkan 200 juta.

“Padahal, Presiden Jokowi menyebut ada 5400 kapal asing setiap tahun mencari ikan di laut Indonesia. Kalau armada kita merazia setengahnya saja, biaya yang dikeluarkan akan mencapai 300 Milyar,” tambahnya.
 
Akibat lain yang ditimbulkan yaitu perubahan corak budaya sebagian masyarakat Indonesia yang awalnya menjadi nelayan sekarang beralih profesi karena ikan dicuri.
 
Dalam diskusi yang bertema “Cerdas Lawan Pencuri Ikan” itu, Riza merekomendasikan beberapa hal di antaranya; pihak pemerintah harus bekerjasama dengan para nelayan untuk saling berkoordinasi dan juga Badan Keamanan Laut (Bakamla) yang menggantikan Bakorkamla harus diperkuat.
 
“Bamkala penting untuk menggantikan Bakorkamla yang sebelumnya jika untuk menangkap satu kapal illegal saja harus kordinasi dengan 13 lembaga, sekarang Bakomla memiliki peran yang sebaliknya, satu lembaga bisa berperan mewakili 13 lembaga itu,” pungkasnya. (Malik/Yudhi)