Ahlulbaitindonesia.or.id – Menteri Agama Nasaruddin Umar menanggapi maraknya kasus pelecehan seksual di lingkungan pesantren, menyerukan agar para majelis di pesantren segera menyusun aturan yang tegas untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual oleh oknum pengurus. Menurutnya, langkah ini sejalan dengan peran Majelis Masyayikh sebagai lembaga independen yang bertanggung jawab dalam merumuskan dan menetapkan sistem penjaminan mutu pendidikan di pondok pesantren.

“Itu cambuk buat kita semua. Majelis pesantren di Indonesia perlu segera merumuskan tata tertib yang mampu melindungi pondok pesantren dari segala bentuk kekerasan,” ujar Nasaruddin kepada media di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Selasa (12/11) dilansir Beritasatu. Ia menekankan pentingnya langkah ini agar pondok pesantren terus berfungsi sebagai lembaga pendidikan yang mencerminkan nilai-nilai Islam.

Baca juga : Pengamat: Terorisme Masih Jadi Ancaman Serius!

Sejalan dengan Menteri Agama, Ketua Majelis Masyayikh KH Abdul Ghaffar Rozin, atau Gus Rozin, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menetapkan standar kepengasuhan khusus yang menjadi pembeda dalam menjaga mutu pengurus pesantren. “Kami punya standar kepengasuhan yang jelas untuk menjaga para pengasuh, guru, pembina, dan pembimbing agar memiliki kemampuan khusus dalam mengasuh santri. Ini cara kita mencegah segala bentuk kekerasan dan pelecehan,” tutur Gus Rozin.

Langkah ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan pesantren yang aman dan nyaman, sehingga pesantren bisa terus beradaptasi dan tetap relevan sebagai pusat pendidikan yang berlandaskan nilai-nilai luhur Islam.

Baca juga : Operasi Senyap Densus 88: Tiga Tersangka Teroris Diciduk

Ahlulbaitindonesia.or.id – Aksi terorisme kembali mengguncang Jawa Tengah dengan ditangkapnya tiga terduga teroris yang diduga terkait jaringan Jamaah Anshor Daulah pada Senin (4/11). Penangkapan ini seakan menegaskan bahwa ancaman ekstremisme masih nyata dan terus berkembang di Indonesia. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto pun didesak untuk mengambil langkah lebih tegas demi menjaga stabilitas negara dari ideologi-ideologi yang merongrong Pancasila.

Kepala Program Studi Kajian Terorisme Universitas Indonesia (UI), Muhammad Syauqillah, menilai bahwa insiden ini menunjukkan masih ada kelompok yang ingin menggantikan Pancasila dengan paham radikal. “Ini menandakan masih banyak yang menginginkan ideologi Pancasila diganti,” ujarnya dilansir RRI Pro 3 (11/11).

Baca juga : Menag Tegaskan Aturan Ketat Tangkal Pelecehan di Pesantren

Dalam operasi Densus 88 Antiteror Polri tersebut, tiga terduga teroris berhasil diringkus di tiga lokasi berbeda di Jawa Tengah. Mereka adalah BI, ST, dan SQ, yang masing-masing memiliki peran signifikan dalam jaringan terorisme Jamaah Anshor Daulah. BI, anggota kelompok tersebut di Jawa Tengah, ditangkap di Jalan Lingkar Utara Kudus. Sementara itu, ST, yang berperan sebagai ideolog internal, diringkus di Kebonbatur, Demak, dan SQ, penyebar propaganda radikal melalui media sosial, diamankan di Karanganyar.

Menurut Syauqillah, kelompok-kelompok radikal ini kerap memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan paham ekstremis, menggunakan narasi keagamaan yang keliru untuk menarik simpati. “Di media sosial, masih sangat bertebaran gagasan-gagasan ekstrem,” ucapnya, seraya menambahkan bahwa kelompok ini sering membidik anak muda dan kalangan keluarga dengan literasi agama yang rendah.

Ia pun menggarisbawahi pentingnya pemantauan lebih ketat oleh pemerintah terhadap aktivitas ekstremisme di media sosial. “Selain judi online, Kementerian Komunikasi dan Digital juga harus memantau pergerakan kelompok ini di media sosial,” tegas Syauqi.

Baca juga : Operasi Senyap Densus 88: Tiga Tersangka Teroris Diciduk

BNPT Tegaskan Komitmen Jaga Pancasila dari Ancaman Ideologi Kekerasan

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) memperkuat langkah untuk menjaga Pancasila dari pengaruh ideologi kekerasan yang terus berkembang. Kepala BNPT, Komjen Eddy Hartono, menyampaikan bahwa upaya ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya mempertahankan keutuhan negara.

“Ideologi kita adalah Pancasila—ideologi yang harus kita pertahankan agar tidak tergerus pengaruh ideologi kekerasan,” ujar Komjen Eddy, Kamis (31/10), dilansir Media Indonesia.

Baca juga : Menteri PPPA: Kekerasan Perempuan Masih Jadi Sorotan

Ia menambahkan, ideologi kekerasan kini semakin canggih dan kerap mengadopsi pola-pola baru untuk menarik perhatian. Oleh karena itu, BNPT memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak untuk mencegah penyebaran pengaruh tersebut. “Kami berkolaborasi dengan kementerian, lembaga terkait, akademisi, dan berbagai elemen masyarakat dalam pencegahan. Kami mengusung tagline ‘Kolaboratif dalam Penanggulangan Terorisme yang Tercerahkan dalam Keikhlasan’,” jelas Eddy.

Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi XIII DPR, Hamid Noor Yasin, mendukung langkah BNPT dan mengajak semua elemen bangsa untuk bersama-sama menciptakan rasa aman dan menjunjung nilai-nilai Pancasila. “Mari kita bersinergi dalam penanggulangan terorisme yang tercerahkan dan tulus demi keutuhan bangsa,” ungkapnya.

Upaya bersama ini diharapkan dapat memperkuat nilai-nilai kebangsaan di tengah ancaman ideologi kekerasan yang terus bertransformasi.

Baca juga : Indonesia Kecam Zionis Larang Kegiatan UNRWA