Jejak Sumbangsih Tapol di Pulau Buru

Lebih dari satu juta orang tewas dibantai pada tragedi 65 dan menjadi salah satu sejarah pembantaian terbesar yang terjadi di dunia. Tragedi 65 adalah catatan hitam bagi sejarah Indonesia.

Tak banyak orang yang berani mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi pada masa itu, selain karena banyaknya versi sejarah yang saling berseberangan, juga stigma dan ancaman serta teror masih terus dilakukan terhadap mereka yang diketahui sebagai mantan anggota PKI dan dianggap bertanggung jawab atas usaha pemberontakan yang mungkin hanya dilakukan oleh sebagian kecil saja dari orang-orang itu.

Beruntung ABI Press berhasil menemui Lukas Tumiso, salah satu mantan Resimen Mahasurya Jawa Timur yang pada tahun 1965 adalah juga Sukwan Irian Barat dengan Nomor Koto 366.

Tumiso bersedia pula menceritakan kisah ketika dia ditangkap dan dibuang ke pulau Buru.

Ada apa pada tahun 1965?

Apa yang terjadi pada tahun 1965, menurut Tumiso adalah diawali pada kejadian pada tahun 1958 yaitu aksi nasionalisasi aset negara dengan mengambil kembali modal asing terutama milik Belanda yang ada di Indonesia pada waktu itu. Di antara aksi yang dilakukan adalah aksi pengambil alihan perusahaan KMB (pelayaran milik Belanda), KLM (penerbangan milik Belanda) dan perusahaan-perusahaan perkebunan seperti Borsume milik Belanda oleh para buruh.

Kala itu para seniman membentuk Pasias (Panitia Aksi Pengganyangan Film Amerika), terutama  film dari AMPAI (American Montion Picture Association of Indonesia) . Sementara para petani lebih produktif dengan meningkatkan hasil pertaniannya, dengan gerakan New Movement Life yang berarti hidup sederhana, sebab pada masa itu Indonesia diboikot oleh Amerika, maka rakyat Indonesia menyederhanakan bahan makanan yang awalnya berupa beras berganti jagung, singkong dan lain sebagainya.

Kaum pemuda pun melakukan gerakan yang sama saat itu dengan melakukan penggalangan dana untuk membeli senjata (Found and Forceses) dengan berbagai cara seperti memberikan tambahan dana untuk tiket bioskop, kereta api, bis dan juga dana patungan dari rakyat untuk membeli senjata. Penggalangan dana ini terutama ditujukan untuk mendukung perebutan Irian Barat.

Pada tahun 1965, setelah ada pengumuman resmi dari Dewan pada tanggal 1 Oktober, semua yang berbau komunis ditangkap. Siapa saja bisa dianggap komunis pada masa itu terutama mereka yang pro dengan Soekarno. Termasuk para pemuda dan rakyat yang mendukung revolusi Soekarno dan melakukan gerakan nasionalisasi pada tahun 1958 pun juga banyak yang ditangkap dengan tuduhan PKI dan telah melakukan pemberontakan.

Meskipun, menurut Tumiso tidak ada yang bisa menjelaskan secara pasti apa yang terjadi pada tahun 1965, baik sejarahwan maupun akademisi.

Penangkapan

Tumiso, yang pada tahun 1965 melanjutkan wajib belajarnya di IKIP Surabaya agar dapat mengajar di SMP dan juga tergabung dalam Resimen Mahasurya yang dianggap pro Soekarno ditangkap dan dibawa ke Kodim di Ambengan, Undaan Wetan. Di Kodim itu Tumiso ditahan beserta ratusan orang lainnya dari seluruh Surabaya. Kodim tersebut awalnya adalah sebuah sekolah Tionghoa dan pada peristiwa 65 diambil alih oleh tentara dan dijadikan Kodim.

Dari sini petualangan Tumiso baru saja dimulai. Dari Kodim, pada tanggal 19 September, Tumiso dipindah ke Koblem bersama 14 orang lainnya dari pemuda rakyat.  Di Koblem mereka diperlakukan dengan status sebagai tahanan militer, bersama militer 519, 517, 518 yang dianggap komunis.

Di tempat inilah tahanan terus bertambah. Akibatnya, jatah makanan bisa dikata semakin sengsara. Jatah makan diberikan hanya sehari dua kali, (tanpa ada sarapan pagi), dengan porsi setara  ¾ gelas air mineral. Itu pun bukan cuma berisi nasi tapi kadang juga bercampur pasir, bahkan kerikil.

“Jadi kalau tidak dikirim makanan oleh keluarga, matilah kita,”terang Tumiso.

Proses pemeriksaan terus  berjalan, tiap yang diperiksa biasanya dibawa ke Musi 21 (jalan Musi). Kalau sudah diperiksa baru dikirim ke Tahanan Kalisosok. Kondisi di Kalisosok bukannya bertambah baik sebaliknya malah tambah buruk. Jatah makanan sering dirampas oleh para kriminal yang lebih senior dan lebih lama berada di penjara itu. Diperkirakan, jumlah korban meninggal selama di Kodim dan Kalisosok sebanyak 400 orang dari 1000 tahanan yang ada.

Di Kalisosok, Tumiso ditempatkan di tahanan khusus, yang dikumpulkan bersama Husein dan Amank. Kedua orang ini dikenal sebagai jagal manusia tahun 57-58 yang tinggal di Seduri, perbatasan Mojokerto- Krian. Modus para jagal tersebut adalah dengan mengaku pedagang dan melakukan negosiasi dagang di Seduri. Saat bertransaksi itulah para korbannya mereka bunuh. Konon Husein yang telah membunuh sebanyak 76 orang itu sampai dijuluki jagal Seduri.

“Belakangan kita tahu setelah akrab, dia tidak membunuh sebanyak itu,” kata Tumiso.

Ke Pulau Buru

Setelah menempati tahanan Kalisosok, Tumiso kemudian dipindahkan ke Nusakambangan. Baru pada bulan April tahun 1969, dia dibawa oleh Kadri 10 (yang konon merupakan pasukan pembawa misi perdamaian Kongo tahun 1963), melalui Pantai Selatan menuju ke Maluku dan kemudian ke Pulau Buru.

Perjalanan dari Nusakambangan ke Pulau Buru yang direncanakan menghabiskan waktu 7 hari ternyata molor hingga 10 hari akibat ada gangguan pada perahu yang mereka tumpangi. Tentu saja hal itu berdampak pada stok makanan yang ikut juga terganggu.

Akhirnya setelah 10 hari perjalanan sampailah Tumiso bersama rombongan di Teluk Namlea. Ketika sampai di Namlea, kota yang sudah dikenal sejak tahun 800an sebab kota yang terletak di teluk Namlea itu mampu menampung  beberapa kapal perusak dan satu kapal induk.

Para tahanan yang bersama Tumiso kemudian menempati rumah transito di desa Ciku Kecil untuk mengembalikan kondisi tubuh akibat perjalanan jauh dan juga terkena mabuk laut.

Di sini mereka kembali mendapat perlakuan tidak layak, makan dua kali sehari dengan lauk ikan asin yang bercampur dengan kerak besi kapal. Mandi pun mesti memakai air laut, karena tidak ada persediaan air tawar.

Beberapa hari kemudian setelah barak yang disediakan sudah dinyatakan siap, para tahanan dibawa ke Pulau Buru. Terdapat 20 barak yang dibagi untuk 1000 tahanan yang ada. Hari-hari pertama menempati barak, para tahanan tidak diperbolehkan untuk keluar, sebab dikhawatirkan akan melarikan diri. Setelah beberapa hari baru para tahanan boleh pergi keluar-masuk hutan.

Kehidupan Barak Pulau Buru

Hari pertama dan kedua di Pulau Buru tidak ada masalah. Pada hari ketiga para tahanan diwajibkan mencabuti rumput. Ini tantangan berat. Karena alat-alat berkebun saat itu belum ada, sementara tahanan harus mencabuti rumput alang-alang yang di sekitarnya terdapat pohon segitiga yang tajamnya seperti silet dan sewaktu-waktu dapat melukai mereka. Sedangkan tanah pulau Buru adalah tanah perawan yang belum tersentuh oleh manusia sama sekali.Belum lagi suhu di Maluku yang pada malam hari dapat mencapai 18 derajat Celcius, sedangkan pada siang hari di kisaran 42 derajat Celcius. Akibat panas yang sangat menyengat di siang hari, punggung para tahanan pencabut rumput itu pun menjadi terbakar. Di sisi lain, selain kedinginan di malam hari, mereka juga menjadi santapan empuk nyamuk yang ukurannya terbilang jumbo.

Komposisi tahanan di barak 3 tempat Tumiso tinggal, yang terdiri dari anggota DPR, pembantu menteri, dan pegawai tinggi itu berjumlah 100 orang. Ada juga 100 mahasiswa dan sarjana asal Malang dan Yogyakarta. Sedangkan yang dari Jawa Timur, seperti Babat, Malang, Karesidenan Malang dan Surabaya adalah orang-orang yang selama hidupnya hampir belum pernah mencangkul tanah.

Selain mencabuti rumput savana, mereka juga harus merambah hutan. Karena perladangan hutan akan berhasil hutan dibabat terlebih dulu untuk membuka ladang pertanian.

“Sehari para tahanan ditarget harus dapat satu hektar untuk tiap satu barak yang berarti 100m x 100m. Karena tentara waktu itu tidak bisa menghitung, nah kita usahakan membabatnya itu disebar, yang dianggap oleh tentara itu setengah hektar, sebenarnya seperempat hektar,” kisah Tumiso.

Pembabatan hutan itu dilakukan para tahanan selama 3 bulan hingga bulan Desember.

“Kita ndak dapat segitu, karena jujur saja kita ndak mampu,” terang Tumiso.

Pantangan Angka Tiga

Tentara selalu saja mencurigai setiap gerak-gerik, tingkah laku dan apapun yang dikerjakan oleh para tahanan. Yang paling nyata dan aneh adalah tahanan dilarang membuat ataupun mengatakan angka tiga. Jadi segala hal yang dilakukan oleh para tahanan ini harus menghilangkan unsur angka tiga, baik saat membangun sesuatu maupun dalam pembicaraan antar mereka.

“Saat 17 Agustus, ada lomba dan diberikan aba-aba ‘Siap, satu, dua, empat!’ begitu. Jadi ndak boleh, semua yang bersifat tiga tidak boleh,” kenang Tumiso.

Begitupun dengan tempat ibadah, ada Gereja Protestan, Katholik, kemudian Islam, bila disingkat akan menjadi PKI (Protestan, Katholik dan Islam), ini juga tidak boleh, maka harus ada Wihara, walaupun mungkin tidak ada penganut agama yang harus beribadah ke Wihara.

“Saat mencangkul dan cangkulnya lepas dari gagangnya, untuk benerin harus diberi ganjalan, maka harus dipukul dengan palu, saat memukul pacul, bunyinya  itu menurut tentaranya adalah kode,” lanjut Tumiso.

“Apalagi kalau kita mukulnya tiga kali, udah langsung dihajar sama para tentara.”

Kehidupan di barak dilalui dengan perasaan serba salah oleh para tahanan sebab para tentara selalu saja memiliki alasan untuk menghukum atau memukuli mereka. Seolah kebenaran hanya milik para tentara sementara para tahanan dinilai selalu salah. Maka akibatnya, selalu harus menerima kekerasan yang seringkali tidak jelas apa sebabnya.Kontribusi Tahanan Politik Pulau Buru

Tak bisa dipungkiri bahwa awal kedatangan para tahanan politik ke Pulau Buru tentu merugikan penduduk asli Pulau Buru, sebab saat para tapol ini datang mereka belum memiliki ladang sehingga harus bertahan hidup dengan mengandalkan hutan yang sama dengan para penduduk asli di pulau itu.

Tumiso tak lupa mengisahkan bahwa penduduk asli Pulau Buru banyak yang mengidap penyakit kulit, kaki gajah, malaria dan juga TBC.

“Kita menyadari, di depan penguasa kita itu tahanan, tetapi kita harus berbuat terhadap bangsa kita sendiri,” kata Tumiso.

Maka dengan sembunyi-sembunyi para tapol mengajari mereka cara bercocok tanam yang baik, cara bertani, mengajarkan untuk sedikit demi sedikit meninggalkan cara hidup nomaden (tidak menetap) sehingga  mereka sadar dan mau menetap. Selain itu, pra tapol juga membetulkan rumah SOA (Kepala Rumpun).

Struktur pemerintahan yang ada di Pulau Buru pada saat itu adalah satu Bapa Raja, penguasa eksekutifnya Bapa Raja, terus legislatif itu beberapa di antaranya ada Kepala SOA atau Kepala Rumpun, terus ada lagi Kepala Adat, yang  mungkin bertugas layaknya lembaga yudikatif.

Ada juga hal menarik di Pulau Buru, karena perempuan penduduk asli sering diperlakukan ibarat barang dagangan. Contohnya, ibu tiri yang bisa dikawin oleh anak tirinya, juga perkawinan yang bagi perempuan bisa terjadi di umur 8-9 tahun. Uang mahar bisa berupa tombak, parang, kain, petromak, bisa juga piring. Terkait hal ini pun, para tapol juga berusaha menyadarkan perilaku penduduk asli setempat itu.

Bentuk penyadarannya adalah dengan cara yang unik pula. Bila mereka datang ke gubuk tapol di tengah sawah, ladang, atau yang di hutan, mereka akan diberi makan. Caranya, dengan memberi anak-anak makan terlebih dahulu, sebab kalau tidak begitu maka akan dimakan oleh bapaknya dulu. Setelah anaknya selesai makan, baru giliran ibunya yang diberi makan. Setelah ibunya selesai, baru bapaknya.

Kalau misalnya waktu anaknya makan dipelototi oleh bapaknya, maka disuruhlah si anak untuk makan menjauh, menyingkir dari hadapan bapaknya. Begitu juga bila ibunya makan dan dipelototin bapaknya, dia pun akan diminta menyingkir juga. Tinggal bapaknya yang berhadapan dengan para tapol. Sebab, kalau tidak begitu, bapaknya makan kenyang, baru sisanya diberikan kepada istri, anak, dan juga anjingnya.

“Jadi kita kasih tahu, salah itu, anak lebih dahulu,” terang Tumiso.

Para tapol juga memberikan pengobatan cuma-cuma, mengajarkan cara hidup higienis, dengan menunjukkan bahwa ini tidak boleh, itu tidak sehat. Tapi yang harus diingat bahwa cara tapol mengajar itu tidak seperti anak sekolah yang dikumpulin jadi satu kelas.

“Tapi waktu mengajarnya ya asal ada kesempatan. Misalnya ketika ketemu dengan mereka di jalan, kita tanya kemarin pelajarannya apa?”

“Kalau dijawab ‘Ibu Budi,’ ya sudah. Terus kalau mereka mengatakan, ‘beta mau coko (berburu)’, ya sudah, kita biarkanlah mereka pergi.”

“Jadi seperti mengajar anak-anak jalanan itu, sama teknik nya. Nah, lewat interaksi itulah belakangan mereka sudah tau bahwa kita tidak seperti apa yang disampaikan oleh Kodim.”

Membangun Peradaban Pulau Buru

Setelah membabat hutan dan berhasil membuat area sawah seluas 21 x 100 hektar, para tapol kemudian membangun bendungan tanpa semen dan tanpa paku satu pun.

Dari 21 unit yang ada, kurang lebih 15 bendungan dapat dibangun untuk mengairi sawah di sana.

Para tapol berusaha mendorong penduduk asli untuk membentuk suatu peradaban, yang awalnya mereka hidup dengan berpindah kini dengan adanya tanah persawahan dan bendungan, penduduk asli dapat mengolah pertanian menetap. Artinya tidak lagi hidup berpindah, tidak membakar hutan sembarangan.

Para tapol dituntut sabar. Menurut Tumiso ada hal yang mendorong para tapol, bahwa mereka merasa berhutang terhadap rakyat ini. Untuk itu para tapol tergerak membalas kebaikan penduduk asli dengan cara mengajar, menyediakan persawahan, dan membangun jalan.

Jalan yang dibangun para tapol di Pulau Buru yang terjauh berjarak 35 km. Terdapat 4 jalan yang panjang dan belum lagi jalan-jalan kecil lainnya. Total jalan yang dibangun lebih dari 2000 km.

Hasil kerja keras tapol akhirnya mampu membuat Pulau Buru menghasilkan: 200 ton beras kali dua, artinya 400 ton dalam dua semester. Total semua jika dikali 21 barak maka hampir 1000 ton karbohidrat yang dihasilkan dari beras. Belum lagi jagung, lalu yang nabati dari kacang, baik kacang hijau atau kacang kedele.

Ada juga protein hewani seperti telur. Dari 12000 tahanan Pulau Buru itu yang punya ternak minimal satu orang satu ternak ayam. Anggap saja yang bertelur separuh sudah 6000 butir telur. Kalau satu kilo itu isinya 20 butir, maka sudah 300 kwintal telur ayam. Telur bebek anggaplah sama, berarti 6 kwintal, maka per hari juga bisa menghasilkan telur sebanyak 6000 butir.

Sebelumnya, saat belum ada para tahanan yang dibuang ke Pulau Buru, Koramil setempat terlebih dahulu memberikan pengarahan kepada penduduk asli, bahwa nanti akan datang kumpulan orang-orang pembunuh, pokoknya para tapol digambarkan dengan stigma yang jelek-jelek. Tapi setelah para tapol datang dan hidup bersama penduduk asli, pandangan penduduk asli terhadap mereka pun berubah 180 derajat.

Bedjo Untung

Berbeda dengan Lukas Tumiso, Bedjo Untung, juga salah seorang yang menjadi korban rekayasa politik tahun 1965 saat Orde Baru Suharto masih berkuasa. Sehingga Bedjo pun terkena pembatasan hak-hak politik. Bedjo yang pada saat itu masih berumur 17 tahun dijebloskan ke rumah tahanan politik Salemba selama 9 tahun tanpa persidangan. Itu terjadi saat Operasi Kalong tahun 1970 dan dibebaskan saat pembebasan massal tahun 1979 akibat tekanan dunia internasional.

Sejak pembebasan waktu itu hingga saat ini, eks tapol masih terus mengalami stigma sebagai orang yang dituduh PKI. Maka dari itu Bedjo menuntut dipulihkannya hak-hak mereka, hak politik, hak sosial, dan hak ekonomi.

Di atas kertas memang mereka sudah bebas tapi nyatanya, menurut Bedjo menikah dengan wanita dari keluarga ABRI saja tidak boleh hingga sekarang. jadi secara umum keputusan MK tentang tapol belum disosialisasikan oleh negara, karena negara masih di satu sisi itu seolah-olah sudah menyelesaikan tapi di sisi lain masih tetap menindas para tapol itu.

Stigma

Bedjo saat ini menjadi guru Bahasa Inggris dan juga guru alat musik piano dan gitar klasik yang dipelajarinya selama di penjara. Ia juga memberi les privat yang penhasilannya sekadar untuk bertahan hidup.

Kebetulan murid-murid Bedjo kebanyakan orang asing seperti dari Belanda, Jerman, Perancis dan Amerika. Para muridnya itu pun tak ada masalah dengan latar belakang Bedjo. Malah mereka bersimpati.

Hanya saja, ketika ada tapol yang kemudian aktif dalam perjuangan HAM, seperti halnya Bedjo yang kini mulai dikenal, kadang masih ada orang yang memberi stigma buruk bahkan mengancamnya. Pernah suatu saat ketika Bedjo menjadi salah satu narasumber dalam acara perdebatan di salah satu stasiun TV. Setelah acara tersebut Bedjo mendapatkan ancaman melalui SMS.

“Kemana pun anda pergi, saya habisin,” kata Bedjo, menirukan isi SMS ancaman itu.

Bedjo juga berharap para pemuda membangun negeri ini dengan prinsip-prinsip UUD 1945, bahwa ada kesetaraan, dan ada toleransi.

“Maka dari itu pegang terus UUD 45, sebagai pegangan kita bersama, tanpa membedakan golongan, membedakan agama, semua untuk Indonesia. Barulah dengan begitu, kita bisa mewujudkan cita-cita revolusi, cita-cita negara sesuai dengan amanat Bung Karno,” tegas Bedjo.

Sementara itu Tumiso berpesan bahwa ada kalanya kita harus melupakan masa lalu, namun ada kalanya kita juga harus mengingatnya agar ada catatan yang dapat membuat kita tetap menjaga bangsa yang besar ini. Menurut Tumiso, kita harus tetap optimis menghadapi masa depan.

“Kehebatan Soeharto itu lupakan, sebab dia lebih banyak berbuat tidak hebat,” tukas Tumiso.

Lukas Tumiso dan Bedjo Untung adalah saksi sejarah hitam Indonesia yang dapat memberikan pelajaran penting bagi penerus bangsa ini. Pelajaran agar tragedi hitam 65 tidak terjadi lagi, dan agar masyarakat Indonesia tidak lagi kehilangan nyawa dengan percuma. Dan yang jauh lebih penting lagi adalah agar masyarakat Indonesia dapat lebih kritis lagi dalam membaca sejarah. (Lutfi/Yudhi)