Nasional

BNPT: Terorisme Tak Ada Kaitan dengan Agama

Dalam sebuah diskusi yang memikat perhatian, bertajuk “Mencintai NKRI dari Balik Jeruji: Efektivitas Deradikalisasi Napiter di Indonesia,” Brigjen Pol. R. Ahmad Nurwakhid, Direktur Deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) RI, membongkar salah kaprah yang selama ini mengaitkan terorisme dengan ajaran agama. Dengan tegas, ia menyatakan bahwa radikalisme dan terorisme tidak ada hubungannya dengan agama apa pun, termasuk Islam.

“Radikalisme, ekstremisme, dan terorisme tidak ada kaitannya dengan agama apa pun, apalagi dengan Islam,” ujar Ahmad dilansir Antaranews, Selasa (28/5). Pernyataan ini menjadi dasar penting dalam memahami bahwa terorisme adalah hasil dari penyimpangan individu, bukan refleksi dari ajaran agama yang mereka klaim anut.

Ahmad memberikan contoh konkret mengenai aksi teror di Selandia Baru yang dilakukan oleh seorang Kristen dengan korban umat Islam, menyoroti bahwa terorisme bisa terjadi di mana saja dan oleh siapa saja. “Di sana (Selandia Baru) mayoritas Kristen,” jelasnya, menunjukkan bahwa mayoritas agama di suatu wilayah seringkali disalahgunakan oleh segelintir orang untuk melakukan kekerasan.

Di Indonesia, mayoritas penduduk beragama Islam sehingga tidak mengherankan jika pelaku teror diidentifikasi sebagai Muslim. “Kebetulan di Indonesia itu mayoritas muslim sehingga semua teroris yang kami tangkap dan kami tahan KTP-nya muslim,” katanya. Ahmad menekankan bahwa tindakan segelintir individu tidak mencerminkan ajaran seluruh agama.

Diskusi ini juga mengungkap berbagai bentuk ekstremisme yang ada di Indonesia: ekstremisme kanan yang mengatasnamakan agama, ekstremisme kiri yang membawa paham tertentu seperti komunisme, serta ekstremisme lainnya seperti sekularisme dan separatisme. Ahmad menjelaskan bahwa semua jenis ekstremisme ini pernah memicu aksi terorisme dan pemberontakan di tanah air.

Menghadapi ancaman tersebut, Ahmad menekankan pentingnya memperkokoh konsensus nasional dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Undang-Undang Dasar 1945. “Kalau tidak dibatasi dengan moderasi atau moderat, nasionalisme juga bisa berujung pada fasisme,” tambahnya.

Penanggulangan terorisme, menurut Ahmad, harus dilakukan secara holistik dari hulu ke hilir. BNPT memfokuskan pada tiga langkah utama: pertama, kesiapsiagaan nasional dengan menumbuhkan ideologi antiradikalisme di masyarakat; kedua, kontraradikalisme yang mencakup kontra-ideologi, kontranarasi, dan kontrapropaganda, terutama di dunia maya, mengingat keterpaparan terorisme saat ini banyak terjadi melalui internet.

Diskusi ini diadakan oleh Indopos dengan dukungan BNPT, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI, serta Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Upaya bersama ini menunjukkan komitmen kuat Indonesia dalam menghadapi dan memberantas radikalisme serta terorisme, demi menjaga keamanan dan kesatuan bangsa.