Nasional

Jelang Pemilu, Menkominfo Minta Platform Digital Tekan Konten Negatif

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menekankan perlunya keterlibatan aktif pemangku kepentingan, terutama platform digital, dalam kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) Damai 2024. Menkominfo mendesak Meta, TikTok, Twitter, YouTube, dan Google, bersama Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI, RRI, dan LKBN Antara untuk mengatasi penyebaran konten negatif terkait Pemilu Serentak 2024.

Menurut Budi, meskipun berbagai inisiatif dan kolaborasi sudah dilakukan, konten negatif masih merajalela di ruang digital. Data yang dihimpun menunjukkan bahwa hoaks terkait Pemilu mengalami peningkatan signifikan, dengan 2.852 konten hoaks tersebar di berbagai platform dalam kurun waktu 1 Juli 2023 hingga 27 Januari 2024.

Berdasarkan pantauan Tim AIS Kementerian Kominfo, penyebaran konten negatif terbanyak terjadi di platform Facebook (1.224 konten), diikuti oleh X (Twitter) 953, TikTok 411, Instagram 198, YouTube 36, dan Snack Video 30 konten. Menkominfo mendorong pemangku kepentingan untuk meningkatkan kolaborasi guna menghadapi tantangan ini.

“Dari masifnya penyebaran konten negatif tersebut, saya mendorong kementerian, lembaga, lembaga penyiaran, lembaga kantor berita, dan platform media sosial untuk memasifkan kolaborasi yang lebih erat menjelang Pemilu pada 14 Februari 2024,” tegas Budi, dilansir Jawa Pos, Jumat (2/2).

Menkominfo menegaskan peran penting LPP dan platform digital dalam mendukung agenda Pemilu Damai 2024. Ia meminta platform media sosial untuk bersikap lebih serius, responsif, dan cepat dalam menanggulangi konten hoaks, ujaran kebencian, serta pelanggaran peraturan perundang-undangan terkait Pemilu 2024.