Berita

Tak Ada Alasan Muslim Syiah dan Jamaah Ahmadiyah Tetap Di Pengungsian

Imdaddun Rahmat Pengungsi Muslim Syiah Sampang di Rusunawa, Sidoarjo dan pengungsi Ahmadiyah di Transito NTB, hingga detik-detik pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) hampir berakhir, masih berada dalam pengungsian tanpa kejelasan nasib.

Pemerintah daerah, seringkali berkilah bahwa masyarakat sekitar tempat para pengungsi berasal, tidak mau menerima kepulangan pengungsi ke kampung halaman mereka kembali.

Bagaimanakah pandangan Komnas HAM terkait alasan klise tersebut?

M. Imdadun Rahmat, salah satu Komisioner Komnas HAM dalam wawancara dengan ABI Press setelah Konferensi Pers, pada Kamis (4/9) di Kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, mengatakan bahwa kita hidup dalam sebuah negara yang memiliki konstitusi dan aturan undang-undang. Maka kita mengacu pada hukum dan bukan mengacu pada keinginan sekelompok orang yang menolak atau menerima.

“Yang penting adalah negara harus tegas dalam mengambil kebijakan dan aparat keamanan pun tegas untuk memberikan perlindungan,” terang Imdad.

Lebih jauh Imdad menjelaskan, bahwa rakyat sebagai pemilik kedaulatan telah menyerahkan kepada negara untuk mengatur segala urusan warganegara sesuai konstitusi. Jadi tidak ada alasan pemerintah daerah untuk tidak menjalankan kewajibannya hanya gara-gara alasan kuatnya tekanan kelompok intoleran.

Berbagai ancaman oleh kelompok intoleran, yang mengatakan bahwa bila para pengungsi pulang akan terjadi bentrok, menurut Imdad sebenarnya bisa diatasi dengan mekanisme aparat keamanan. Bahkan Imdad mengatakan kita patut curiga bahwa alasan yang dibuat-buat untuk tidak memulangkan para pengungsi bisa jadi merupakan ekspresi kemalasan untuk menyelesaikan persoalan.

“Atau, bisa juga adalah ekspresi ketidakberanian pemerintah untuk mengambil risiko sebagai pimpinan,” pungkas Imdad.

Maka, sangat naif memang bila kepulangan para pengungsi ke rumah dan tanah kelahiran mereka sendiri dihalang-halangi oleh segelintir orang yang merasa memiliki kekuasaan atas orang lain. Sedangkan pemerintah sebagai aparatur negara dan pemegang amanat rakyat terkesan tunduk pada putusan sekelompok orang tersebut lalu dengan seenaknya dan tanpa beban mengabaikan konstitusi. (Lutfi/Yudhi)