Ikuti Kami Di Medsos

Nasional

Cegah Polarisasi di Pemilu, Polri Luncurkan Operasi Nusantara Cooling System

Cegah Polarisasi di Pemilu, Polri Luncurkan Operasi Nusantara Cooling System

Cegah Polarisasi di Pemilu, Polri Luncurkan Operasi Nusantara Cooling System

Dalam persiapan menjelang Pemilu 2024, Polri tidak tinggal diam. Mereka telah meluncurkan Operasi Nusantara Cooling System 2023-2024 dengan tujuan utama mengantisipasi polarisasi yang bisa muncul akibat isu-isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Operasi ini diumumkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam sebuah acara Apel Gelar Pasukan Operasi Mantap Brata 2023-2024 di Monas, Jakarta Pusat.

Operasi Mantap Brata adalah kolaborasi antara Polri, TNI, berbagai kementerian dan lembaga, serta mitra kamtibmas untuk memastikan kelancaran dan keamanan Pemilu 2024. Operasi Nusantara Cooling System, yang berjalan sejalan dengan Operasi Mantap Brata, bertujuan untuk menciptakan narasi besar tentang “Persatuan dan Kesatuan, serta Kemajuan Bangsa di Atas Kepentingan Kelompok.”

“Sebagai dukungan terhadap Operasi Mantap Brata 2023-2024, Polri juga menggelar Operasi Nusantara Cooling System 2023-2024 untuk membangun narasi besar ‘Persatuan dan Kesatuan, serta Kemajuan Bangsa di Atas Kepentingan Kelompok’,” kata Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Selasa (17/10), dilansir Detiknews.

Jenderal Sigit menjelaskan bahwa Operasi Nusantara Cooling System 2023-2024 adalah respons proaktif terhadap berita palsu yang bisa memengaruhi persatuan masyarakat. Operasi ini melibatkan berbagai satuan tugas, termasuk Satgas Anti Money Politics dan Satgas Pemilu Damai. Tujuan utama dari operasi ini adalah untuk menghindari polarisasi yang mungkin muncul akibat hoaks, isu SARA, propaganda firehose of falsehood, dan kampanye hitam yang sering kali mengancam integritas Pemilu.

“Guna mengantisipasi polarisasi akibat berita hoaks, isu SARA, propaganda firehose of falsehood dan black campaign yang dilengkapi dengan Satgas Anti Money Politics serta Satgas Pemilu Damai,” jelasnya.

Baca juga : Menkominfo Tutup 270 Situs Intoleran dan Radikal

Selain itu, koordinasi, komunikasi, dan informasi (K3I) juga akan menjadi fokus utama dalam operasi ini. Polri telah mendirikan Command Center yang beroperasi di tingkat Mabes Polri dan Polda jajaran sebagai pusat pengendali. Pada pusat kendali ini, data dan informasi akan diintegrasikan, dan personel keamanan akan dikoordinasikan dari pusat hingga ke tingkat daerah.

“Koordinasi, komunikasi, dan informasi (K3I) akan didukung Command Center di tingkat Mabes Polri sampai dengan Polda jajaran sebagai pusat kendali. Pada Command Center ini akan diintegrasi data dan informasi, pengaturan personel pengamanan di pusat hingga daerah.”

Operasi Mantap Brata untuk tahun 2023-2024 akan berlangsung selama 222 hari, dimulai pada tanggal 19 Oktober 2023 hingga 20 Oktober 2024. Sebanyak 261.695 personel Polri akan tersebar di seluruh wilayah Indonesia untuk memastikan kelancaran seluruh tahapan Pemilu 2024.

Selain itu, Polri juga telah merancang pola pengamanan sistem wilayah/zonasi untuk personel Korps Brimob Polri dan Dalmas Nusantara. Korps Brimob Polri dibagi menjadi 4 wilayah, sementara Dalmas Nusantara terbagi dalam 7 zonasi. Tidak hanya itu, Polri juga menyiapkan 2.000 personel Brimob Power on Hand Kapolri dan 8.500 personel Dalmas Nusantara yang siap untuk mobilisasi cepat di seluruh wilayah Indonesia.

Dengan langkah-langkah proaktif ini, Polri menegaskan komitmennya untuk melindungi integritas Pemilu 2024 dan mencegah polarisasi yang bisa mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Operasi Nusantara Cooling System 2023-2024 adalah bukti konkret bahwa keamanan dan ketertiban selama proses demokrasi adalah prioritas utama, sehingga setiap warga negara dapat memberikan suara mereka dengan aman dan bebas dari ancaman eksternal yang dapat mempengaruhi hasil Pemilu. Polri, bersama dengan semua pemangku kepentingan terkait, memastikan bahwa Pemilu 2024 akan berjalan lancar dan adil bagi semua pihak.

Baca juga : Pemerintah Diminta Buka Jalur Bantuan Kemanusiaan ke Palestina, KOSPY Sampaikan Tuntutan ke PBB