Internasional

Hamas Tolak Tuduhan Sekjen PBB

Gerakan perlawanan Palestina, Hamas, dengan tegas menolak pernyataan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres yang menyebut perlawanan rakyat Palestina terhadap rezim zionis sebagai kelompok garis keras, dan mengatakan bahwa apa yang terjadi di wilayah Palestina merupakan hak bagi warga Palestina untuk membela diri terhadap entitas penjajahan.

Dilansir Parstoday, Hamas membuat pernyataan tersebut pada Kamis (14/9) setelah Guterres mengatakan dalam konferensi pers bahwa menurutnya tanpa jalan kekerasan, orang-orang Palestina akan dapat membela kepentingannya dengan lebih baik.

“Hamas menegaskan bahwa istilah yang keliru seperti itu tidak sesuai dengan hak asasi manusia yang sebenarnya – yaitu hak untuk membela diri terhadap agresi yang dilakukan oleh entitas pendudukan,” kata gerakan perlawanan Palestina. “Hak untuk membela diri adalah hak yang sah sesuai hukum dan norma internasional.”

Hamas menggarisbawahi bahwa rakyat Palestina tidak akan pernah menghapuskan hak tersebut dan akan terus melawan pendudukan rezim ilegal zionis dan skema Yudaisasinya sampai mereka membebaskan tanah airnya.

Gerakan perlawanan Palestina mengatakan istilah “kekerasan” dan “terorisme” hanya berlaku untuk pendudukan rezim zionis dan pemukim kolonial fasis, yang memikul tanggung jawab penuh atas meningkatnya situasi, mengganggu kehidupan rakyat Palestina, dan menyangkal hak-hak nasional mereka.

Hamas juga meminta Guterres dan PBB mengambil peran dalam mendukung hak-hak dan perjuangan rakyat Palestina dengan mengecam pendudukan rezim zionis dan agresi yang berkelanjutan serta meminta pertanggungjawaban para pemimpinnya atas kejahatan dan kebijakan rasis yang mereka lakukan agar rakyat Palestina dapat mendapatkan haknya atas kebebasan dan kemerdekaan di tanah airnya.

Pasukan kolonial zionis setiap hari, terus menerus melancarkan serangan di berbagai kota di Tepi Barat dengan dalih menahan orang-orang Palestina yang disebut rezim ilegal itu “buronan”. Penggerebekan biasanya berujung pada konfrontasi kekerasan dengan warga.

Lebih dari 200 warga Palestina telah dibunuh pada tahun ini di wilayah pendudukan dan Gaza. Mayoritas korban jiwa tercatat di Tepi Barat. Angka tersebut menjadikan tahun 2023 sebagai tahun paling mematikan bagi warga Palestina di Tepi Barat sejak PBB mulai mencatat jumlah korban jiwa pada 2005.

Sebelumnya, tahun 2022 merupakan tahun paling mematikan dengan 150 warga Palestina dibunuh, 33 di antaranya anak di bawah umur, menurut PBB.