Wapres Minta Pengelola Dana Haji Kerja Maksimal

Wapres Minta Pengelola Dana Haji Kerja Maksimal

Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin meminta Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) untuk bekerja lebih maksimal dalam menjalankan investasi dana haji. Sebab, nilai manfaat yang mereka kucurkan untuk subsidi atau membantu beban biaya haji dianggap belum terlalu besar.

”Itu memang butuh upaya-upaya (investasi) yang lebih serius dari BPKH,” ujar Wapres Ma’ruf Amin dii Cianjur, Minggu (19/2), dikutip Jawa Pos.

Ia kemudian mengutip UU 34/2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, investasi dana haji yang dilakukan BPKH harus menguntungkan dan aman. Selama ini BPKH berinvestasi di sukuk atau surat berharga syariah negara (SBSN).

Baca juga : Wapres: Para Pelajar Jangan Terpengaruh Paham Radikal

Menurut Ma’ruf, investasi di sukuk memang aman karena dijamin negara. Namun, jenis investasi itu belum maksimal untuk urusan imbal hasil atau return of investment. Di sukuk sudah ada takaran bunganya. Sebagaimana diketahui, rata-rata bunga sukuk atau SBSN di kisaran 5–6 persen per tahun.

Ma’ruf menuturkan, perlu ada ahli-ahli investasi di BPKH untuk menganalisis atau memetakan usaha investasi apa saja yang menghasilkan return lebih tinggi, tetapi tetap memenuhi aspek keamanan.

Menurut Wapres, usaha investasi BPKH juga bisa dijalankan di Arab Saudi yang terkait dengan layanan haji.

”Ahli-ahli investasi di situ (BPKH) harus bisa menangkap (peluang investasi layanan haji, Red). Saya harapkan itu,” katanya

Ma’ruf juga berharap agar kualitas pelayanan haji tahun ini tetap terjaga. Sebab, saat ini kuota haji kembali normal. Yaitu, sebanyak 221 ribu jemaah haji khusus dan reguler. Jumlah itu hampir dua kali lipat kuota haji tahun lalu.

Baca juga : Pemerintah Kaji Kenaikan Setoran Awal Calon Jamaah Haji