Nasional

Jokowi Izinkan Masyarakat Beraktivitas Tanpa Masker

Presiden Joko Widodo mengumumkan bahwa masyarakat boleh beraktivitas di luar ruangan tanpa mengenakan masker. Keputusan itu menurutnya didasari atas kondisi pandemi Covid-19 di Indonesia yang sudah jauh lebih terkendali. Meski demikian ia mensyaratkan beberapa hal.

“Jika masyarakat sedang beraktivitas di luar ruangan atau di area terbuka yang tidak padat orang, maka diperbolehkan untuk tidak menggunakan masker. Namun untuk kegiatan di ruangan tertutup dan transportasi publik, tetap harus menggunakan,” ujar Jokowi dalam konferensi pers secara daring pada Selasa, (17/5), seperti dilansir Tempo.co.

Jokowi juga menyarankan masyarakat usia lanjut dan memiliki komorbid tetap mengenakan masker saat beraktivitas. Begitu juga bagi masyarakat yang memilki gejala batuk dan pilek.

“Yang kedua bagi pelaku perjalanan dalam negeri dan luar negeri yang sudah mendapatkan dosis vaksinasi lengkap maka sudah tidak perlu lagi untuk melakukan tes swab PCR mau pun antigen,” ujar Jokowi.

Namun, tak semua setuju dengan keputusan Jokowi, Epidemiolog dari Universitas Griffith Australia, Dicky Budiman, menilai kebijakan Jokowi untuk mengizinkan lepas masker di ruang terbuka, sebagai keputusan yang terlalu terburu-buru.

Sebab, menurut Dicky, aturan lepas masker harusnya baru diumumkan saat capaian vaksinasi dosis ketiga sudah cukup tinggi.

“Di negara yang melonggarkan pemakaian masker di luar ruangan, itu karena cakupan dosis tiga vaksinasinya sudah di atas 70 persen. Nah, Indonesia kan belum. Jadi saya kira ini harus hati-hati,” ujar Dicky, Rabu (18/5).

Sementara menurut data dari laman resmi Kementerian Kesehatan, vaksin.kemenkes.go.id, capaian vaksin dosis ketiga di Indonesia baru mencapai 20,54 persen per Selasa, 17 Mei 2022.

Dicky menduga pemerintah punya hitung-hitungan tersendiri sehingga berani menggeluarkan kebijakan tersebut. Namun, ia meminta aturan soal pelepasan masker ini diatur secara ketat.

Pernyataan Jokowi soal pelonggaran pemakaian masker tanpa diikuti aturan dan informasi yang jelas, menurut Dicky dikhawatirkan dapat membuat euforia berlebihan di masyarakat. Sehingga, masyarakat menjadi abai terhadap protokol kesehatan, sedangkan varian baru dari Covid-19 masih ditemukan.

“Kalau pemerintah punya acuan, ya oke. Tapi komunikasi mengenai risiko, itu harus terpenuhi kepada publik. Sehingga publik bisa menilai sendiri, ini saya dalam situasi yang aman enggak? Harus pakai masker enggak?” tandas Dicky.