Nasional

Ketum ABI: Tak Masuk Akal, Indonesia Belajar Penanganan Covid-19 ke Rezim Zionis

Menanggapi beredarnya isu kunjungan delegasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ke “Israel”, Ketua Umum Ahlulbait Indonesia (ABI), Habib Zahir bin Yahya mengatakan bahwa jika kabar itu benar maka yang terjadi adalah sebuah praktik kebohongan publik dan adegan “menertawakan orang lain.”

Sebab menurut Habib Zahir, Indonesia yang bisa dibilang “lebih sukses” dalam menangani wabah Covid-19 dibanding rezim zionis, kenapa harus berlajar penanganan pandemi Covid-19 ke Israel?! Dari catatan Worldometer, jumlah kasus penderita Covid-19 di “Israel” mencapai 218 ribu lebih dari setiap sejuta warganya dengan 897 di antaranya tercatat meninggal dunia.

Sementara di Indonesia hanya 15.379 dari setiap sejuta warganya yang terpapar Covid-19, dengan 519 di antaranya meninggal dunia. Maka dengan kondisi seperti itu, bagaimana mungkin pejabat Indonesia merasa perlu menghamburkan uang rakyat untuk berkunjung ke “Israel”.

“Ini benar-benar tidak masuk akal, kecuali jika memang ada ‘ulterior motive‘ di balik kegiatan tersebut,” ujar Habib Zahir, Kamis (20/1) di Jakarta.

Terkait isu normalisasi Indonesia – “Israel” yang gencar dihembuskan baru-baru ini, Habib Zahir mengatakan bahwa paska periode konflik dan perang antara rezim zionis dengan negara-negara Arab dan juga periode yang dikenal dengan kebijakan “land for peace” sejak 1948 hingga dekade 90-an, seluruh negara Arab dan Islam yang pada akhirnya mengumumkan normalisasi mereka dengan rezim kolonial zionis memulai prosesnya dengan menjalani hubungan rahasia.

Hubungan jalur belakang itu dalam bentuk kegiatan bilateral ekonomi, pertanian, budaya, dan kunjungan imbal balik yang dijalankan sembunyi-sembunyi dan jauh dari peliputan awak media. Bahkan tak jarang dilengkapi dengan siaran pers kantor pejabat terkait untuk membantah berita yang bocor ke publik.

“Itulah proses yang selama ini dijalani oleh negara seperti Arab Emirates, Bahrain dan lainnya. Merayap perlahan tapi pasti menuju ke arah normalisasi,” tutur Habib Zahir.

Habib Zahir berharap hal itu tak terjadi dengan Indonesia. Namun, semua orang memiliki alasan tersendiri untuk merasa cemas dengan kabar kunjungan pejabat Kesehatan RI ke Tel Aviv dan pertemuan pejabat Menteri di Kabinet Pemerintah Republik Indonesia dengan sejawatnya di Manama, Bahrain beberapa waktu lalu.

Baca juga : Wapres Berharap ASN Memiliki Empati

Habib Zahir berharap, jika Pemerintahan Presiden Joko Widodo masih konsisten memperjuangkan kemerdekaan rakyat Palestina dan menolak segala bentuk penjajahan sebagaimana amanat konstitusi, maka pemerintah RI seharusnya lebih sensitif terhadap setiap perkembangan yang dapat melicinkan jalan ke arah normalisasi hubungan dengan rezim penjajah zionis.

“Termasuk mempersiapkan rancangan undang-undang yang mengkriminalisasi segala bentuk normalisasi dengan rezim zionis,” ujar Habib Zahir.

Seperti diketahui, memasuki tahun 2022, Indonesia kembali diobok-obok isu normalisasi dengan rezim ilegal zionis. Paling anyar, media Inggris The Dailymail dengan mengutip Radio Angkatan Darat zionis, pada Senin (17/1) melaporkan bahwa delegasi pejabat Indonesia diam-diam berkunjung ke Tel Aviv untuk membahas strategi melawan virus corona.

Para pejabat kesehatan Indonesia itu, menurut klaim militer kolonial zionis, ingin belajar bagaimana menangani pandemi virus corona dan bertemu pejabat zionis. Tak ada penjelasan terperinci mengenai kapan pertemuan itu dilakukan dan siapa delegasi Indonesia yang berkunjung.

The Dailymail menambahkan bahwa Indonesia dan rezim zionis memang tak memiliki hubungan diplomatik. Namun, katanya, selama bertahun-tahun pihak zionis terus memberi tawaran lewat jalur belakang untuk melakukan normalisasi.

Sebelumnya, santer isu yang disebar media propaganda zionis The Jerusalem Post (TJP) bahwa Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Prabowo Subianto melakukan upaya normalisasi hubungan Indonesia dengan rezim penjajah zionis “israel”.

Media yang agresif menyebarkan hoaks itu menyebut adanya pertemuan rahasia yang dilakukan Prabowo untuk membahas normalisasi itu. Pertemuan rahasia itu katanya dilakukan di sela-sela pertemuan kerjasama pertanian.

Namun isu itu langsung dibantah juru bicara Kemenhan, Dahnil Simanjuntak. Ia menegaskan bahwa Prabowo tak pernah terlibat dalam pembahasan normalisasi yang disebutkan media prooaganda zionis itu.

“Pak Menhan tidak pernah ikut membahas masalah normalisasi dengan ‘israel’ baik secara formal maupun informal,” kata Dahnil, seperti dikutip CNNIndonesia.com, Jumat (14/1).

Propaganda ala zionis itu sebenarnya bernula dari kunjungan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Antony Blinken ke Jakarta pada Desember 2021 lalu. Menurut media propaganda zionis TJP, saat bertemu Menteri Luar Negeri Republik Indonesia (Menlu RI) Retno Marsudi pada Selasa (14/12/2021), Blinken sempat mengutarakan soal normalisasi dengan rezim ilegal zionis.

Namun, menurut kantor Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemenlu RI)–yang tampaknya sengaja tidak diungkap TJP, Menteri Retno langsung menanggapi permintaan Blinken dengan menegaskan komitmen Indonesia untuk tetap mendukung perjuangan bangsa Palestina serta tidak mengakui eksistensi “Israel”.

“Menlu RI menyampaikan posisi konsisten Indonesia terhadap Palestina bahwa Indonesia akan terus bersama rakyat Palestina memperjuangkan keadilan dan kemerdekaan. Itu yang disampaikan Ibu Menlu ke Menlu Blinken,” kata Juru Bicara Kemenlu RI Teuku Faizasyah, Minggu (26/12/2021) seperti dikutip Okezone.com.

Faizasyah lalu menggarisbawahi bahwa tidak ada pembahasan lebih lanjut tentang isu normalisasi Indonesia dengan rezim kolonial zionis.

Baca juga : Densus 88 Tangkap Anggota JI dan JAD