Kelompok Anti-Perang Desak AS Stop Dukung Rezim Saudi

Puluhan kelompok anti-perang desak kongres AS untuk menghentikan dukungannya terhadap agresi militer Arab Saudi ke Yaman, demi menghentikan bencana kemanusiaan di negara itu.

Sedikitnya 56 organisasi meminta anggota parlemen Amerika melalui sebuah surat menggunakan Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional (NDAA) untuk mengakhiri penjualan senjata kepada rezim kerajaan Saudi, seperti dilansir al-Manar.

“Dengan menangguhkan penjualan senjata dan mengakhiri partisipasi AS dalam perang dan blokade koalisi Saudi, Kongres dapat mencegah bencana kemanusiaan yang semakin tidak terkendali karena menegaskan kembali otoritas konstitusionalnya tentang masalah perang dan perdamaian,” kata mereka.

Jika anggota parlemen tak menghentikan dukungan AS ke Saudi, Washington akan tetap terlibat dalam tragedi yang diciptakan oleh monarki Saudi di Yaman, lanjut organisasi tersebut. Mereka menegaskan bahwa anggota parlemen memiliki kekuatan untuk “membuat undang-undang untuk mengakhiri keterlibatan AS dalam penjajahan dan blokade di Yaman.”

“Dengan bantuan dukungan logistik dan pemeliharaan AS, blokade Arab Saudi di Yaman telah menciptakan penderitaan yang tak terhitung bagi puluhan juta orang dan berkontribusi pada ratusan ribu kematian,” kata direktur legislatif untuk kebijakan Timur Tengah di Friends Komite Legislasi Nasional, Hassan El-Tayyab. Organisasi ini adalah salah satu yang mengirim surat itu.

Jika anggota parlemen menolak untuk mendukung amandemen RUU yang diajukan oleh Rep. Ro Khanna, AS akan terus bersekongkol dengan kerajaan Saudi dan kejahatannya terhadap kemanusiaan, katanya.

“Sekarang sangat penting Kongres mendukung amandemen Rep. Khanna terhadap Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional TA 2022 dan akhirnya menghentikan partisipasi AS dalam operasi udara Saudi demi jutaan orang Yaman yang sangat membutuhkan,” tambah El-Tayyab.

“Anggota Kongres memiliki dua pilihan: memilih amandemen ini, atau memilih peran aktif AS dalam kejahatan terhadap kemanusiaan bagi jutaan orang, termasuk anak-anak.”

Amandemen tersebut akan memblokir pendanaan untuk “dukungan logistik dalam bentuk pemeliharaan atau transfer suku cadang untuk pesawat yang memungkinkan digunakan koalisi,” serta “berbagi intelijen untuk tujuan memungkinkan serangan koalisi.”

Amandemen itu juga akan mewajibkan militer AS untuk tidak “memerintahkan, mengoordinasikan, berpartisipasi dalam pergerakan, atau menemani pasukan militer reguler atau tidak reguler dari pasukan koalisi yang dipimpin rezim Saudi.”