Menlu Retno: GNB Harus Mendukung Kemerdekaan Palestina

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan, kekerasan yang dilakukan zionis terus terjadi setiap harinya. Bila dunia tak segera mengambil tindakan untuk menghentikan penjajahan zionis di Palestina, maka hal itu akan terus berlangsung.

Pernyataan itu disampaikan Menteri Retno dalam pertemuan Luar Biasa Komite Gerakan Non Blok (GNB) tentang Palestina yang diinisiasi Indonesia dan diselenggarakan secara virtual pada Selasa (22/6), seperti dikutip dari laman Kemlu.go.id.

Menteri Retno juga menyampaikan poin penting yang perlu diambil oleh GNB:

Pertama, GNB harus mendukung dilaksanakannya kembali negosiasi multilateral yang kredibel.

Proses politik yang kredibel adalah satu-satunya cara untuk mencegah terjadinya kembali kekerasan-kekerasan yang dilakukan zionis. “Telah lama sekali tidak ada negosiasi damai yang substantif antara Israel dan Palestina,” kata Retno.

Dukungan GNB terhadap pelaksanaan kembali negosiasi damai sangat penting artinya, melalui platform multilateral yang ada dan didasarkan pada penyelesaian dua negara (two state solution) dan sejalan dengan parameter yang telah disepakati secara internasinasional.

Kedua, GNB perlu mendukung status Palestina sebagai negara.

Jumlah besar negara anggota GNB merupakan sebuah kekuatan. Oleh karena itu, suara GNB akan diperhitungkan oleh dunia. Maka, GNB harus satu suara dalam mendukung status Palestina sebagai negara dan perjuangan warga Palestina mencapai kemerdekaan.

“Kita juga harus mendorong negara-negara GNB dan komunitas internasional lainnya yang belum mengakui Palestina sebagai negara untuk segera mengakui,” katanya.

Ketiga, GNB harus mencegah terulangnya kebrutalan zionis.

Menlu RI menyampaikan bahwa dalam Pertemuan Majelis Umum PBB bulan Mei lalu, Indonesia mengusulkan pembentukan kehadiran internasional (international presence) di Al-Quds guna memonitor dan memastikan keselamatan rakyat Palestina di wilayah pendudukan serta menjaga status Al-Haram Al-Sharif sebagai entitas terpisah yang menjadi situs suci tiga agama.

Indonesia mengharapkan GNB juga melakukan usulan yang sama.

“Negara anggota GNB yang menjadi anggota DK PBB harus menjadi yang terdepan dalam mendorong inisiatif ini,” kata Menlu.

Menteri Retno juga mengingatkan kembali bahwa tujuan pendirian GNB adalah untuk mengakhiri imperliaisme dan kolonialisme. Oleh karena itu, GNB masih berhutang kepada rakyat Palestina sebuah negara yang merdeka dan setara dengan negara-negara lain.

“Perjuangan kita masih jauh dari selesai. Namun dengan bekerja sama, saya yakin suatu hari Palestina akan merdeka,” pungkas Menlu.

Pertemuan Tingkat Menteri Luar Biasa Komite Palestina GNB menghasilkan Deklarasi Politik (Political Declaration) yang antara lain berisi kecaman terhadap pelanggaran gencatan senjata oleh zionis, penegasan bahwa agresi dan aneksasi zionis terhadap Palestina merupakan pelanggaran hukum internasional, dorongan kepada negara-negara untuk mengakui status Palestina sebagai negara.