Soal Intoleransi, Setara Institute Berharap Kapolri Perbaiki Internal

Peneliti Setara Institute Halili Hasan berharap Kapolri yang baru, Jenderal Listyo Sigit Prabowo mampu memperbaiki internal di kepolisian agar tak salah dalam menangani kasus intoleransi.

“Dalam beberapa kasus yang sesungguhnya itu paling bermasalah adalah keberpihakan. Jadi, standing position aparat pada banyak kasus sering tidak pada tempatnya,” kata Halili seperti dilansir Republika, Minggu (31/1).

Salah satu contohnya, kata Halili bilang, kasus intoleransi di Tanjung Balai, Sumatera Utara, beberapa waktu lalu. Pada kasus itu, menurut Halili, kepolisian alih-alih memberikan perlindungan dengan memegang prinsip Bhineka Tunggal Ika, malah ikut-ikutan menyegel tempat ibadah.

“Sehingga mereka ketika mendapati kelompok intoleran itu melakukan persekusi, dengan kelompok minoritas yang menjadi korban harusnya kan negara berpihak melindungi mereka,” ujar Halili.

Ia menambahkan bahwa, kepolisian juga kerap salah memproses hukum dalam kasus intoleransi. Menurutnya, bukannya menindak penyerangan terhadap kelompok minoritas, kepolisian malah memproses pimpinan kelompok minoritas tersebut.

Kasus tersebut, lanjutnya, terjadi di Sampang, Jawa Timur. Ia menyebut kelompok Syiah di Sampang mendapat penyerangan dari kelompok minoritas, mulai dari pengrusakan rumah ibadah hingga menghilangkan nyawa orang lain.

“Tetapi Haji Muluk (pemimpim kelompok Syiah di Sampang) dibawa ke pengadilan dengan pasal penodaan agama. Ini kan problematik ketika misalnya minoritas jadi korban persekusi kelompok intoleran, aparat berkecenderungan untuk melakukan semacam reviktimisasi,” tegas Halili.

Meskipun demikian, ia optimistis Jenderal Listyo Sigit Prabowo dapat membawa harapan yang lebih baik untuk penegakan hukum terhadap kelompok intoleran.

“Tetapi kita juga harus ingatkan di tengah optimisme itu agar yang bersangkutan tidak melampaui kewenangan,” pungkasnya.