Ketum ABI Dorong Pemerintah Presiden Jokowi Ajukan RUU Anti-normalisasi Hubungan dengan Israel

Amerika Serikat terus kasak-kusuk demi mengegolkan proyek ambisiusnya yang bernama “normalisasi”. Kali ini, rezim arogan itu menarget Indonesia dengan iming-iming menggandakan portofolio penanaman modal yang saat ini senilai 1 miliar dolar AS menjadi 2 miliar dolar AS. Asalkan Indonesia bersedia membuka hubungan diplomatik dengan rezim ilegal zionis “Israel”.

lming-iming itu disampaikan Adam Boehler di Baitul Maqdis atau Jerusalem. Boehler sendiri adalah CEO dari sebuah badan milik pemerintah Amerika Serikat bernama International Development Finance Corporation (IDFC) yang bertugas menanamkan modal di luar negeri, demikian kata Bloomberg.

Menanggapi itu, Ketua Umum ABI, Ust. Zahir Yahya dengan tegas mengatakan, “Donald Trump hendak membeli independensi Indonesia dengan uang receh senilai 14 – 28 triliun! Kenapa saya katakan receh? Karena nominal itu sangat tidak berarti jika dibandingkan keuntungan yang sudah diraup rezim Amerika Serikat melalui kehadiran perusahaan-perusahaannya yang beraktivitas ekonomi di Indonesia. Sebut saja IBM, Intel, HP, belum lagi yang bergerak di sektor migas dan tambang seperti ExxonMobil, Freeport, dan Chevron.”

Ust. Zahir lebih jauh menyebut hal itu sebagai pelecehan, “Ini sebuah pelecehan! Indonesia adalah bangsa besar yang menghargai konstitusi, ideologi, dan nilai-nilai yang diyakininya sendiri. Dari sisi lain, Pemerintah Republik Indonesia juga bukan antek AS, dan Presiden Indonesia adalah pemegang mandat rakyat yang tidak mungkin membuat atau melaksanakan kebijakan yang bertentangan dengan kehendak rakyat.”

“Mayoritas rakyat Indonesia memandang normalisasi hubungan dengan rezim penjajah bernama ‘Israel’ sebagai bentuk pengkhianatan terhadap amanat konstitusi dan UUD 1945. Dan semua bentuk hubungan dengan rezim pendudukan adalah stempel pembenaran terhadap praktik penjajahan dan seluruh kejahatan yang mereka lakukan terhadap rakyat Palestina,” lanjutnya.

“Saya yakin, upaya pemerintahan AS tidak akan berhenti sebatas memberikan iming-iming kepada Indonesia, melainkan akan terus berlanjut bahkan dengan tekanan• tekanan di bidang politik, keamanan, dan lainnya. ltulah pola yang lumrah dilakukan rezim arogan model AS,” imbuh Ust. Zahir, mengingatkan.

Menurutnya lagi, sebenarnya pemerintah Bapak Jokowi bisa memperkokoh sikapnya yang anti penjajahan itu dengan mengajukan rancangan undang-undang yang mengkriminalisasi segala bentuk normalisasi hubungan dengan rezim penjajah Israel ke DPR RI dan dengan cara demikian, selain dapat mengembalikan wibawa Pemerintah dan Negara Republik Indonesia atas “penghinaan diplomatik” ini, juga dapat membenturkan segala rayuan atau tekanan AS dan lainnya untuk membangun hubungan dengan “Israel”, dengan undang-undang Negara Republik Indonesia.

Amerika Serikat dan rezim ilegal zionis terus memaksakan agenda “normalisasi” terhadap negara• negara Muslim. Padahal, normalisasi hanyalah modus untuk memanipulasi kesadaran publik agar rezim ilegal zionis dipandang legal dan penjajahannya terhadap rakyat Palestina sejak 1948 dipandang “normal”.