Minoritas Tertindas Di Mata Calon Penguasa

Menjelang Pilpres 2014, elit partai sibuk menentukan arah koalisi. Berbagai pertemuan antar pimpinan parpol dilakukan guna mendapatkan hasil kerjasama saling menguntungkan. Di tengah kesibukan berebut kue kekuasaan, banyak penindasan yang terkesan terabaikan. Sebut saja nasib Muslim Syiah Sampang Madura atau Jamaah Ahmadiyah yang kini masih menjadi pengungsi di negeri sendiri.

Melihat kenyataan itu, tim ABI Press mendatangi beberapa partai politik pengusung capres. Di antaranya adalah partai Gerindra dan PDI Perjuangan. Kami temui di kantor DPP Partai Gerindra, Fadli Zon, selaku Wakil Ketua Umum menegaskan sikap politik partainya terkait hak-hak minoritas yang akan selalu berpegang pada konstitusi. “Minoritas dan mayoritas harus dilindungi sesuai konstitusi negara kita yang Bhinneka Tunggal Ika,” tegasnya.

Ditanya sikapnya yang ingin menjaga kemurnian ajaran agama seperti tertuang dalam manifesto politik Gerindra yang belum lama ini dipermasalahkan banyak pihak, Fadli Zon selaku pengkonsep manifesto mengatakan bahwa itu hanyalah bersifat normatif. Menurutnya Gerindra tetap mendukung konstitusi negara sesuai undang-undang yang melindungi kebebasan beragama dan berkeyakinan. Sementara terkait adanya aliran kepercayaan yang sudah ada sejak belum masuknya agama-agama yang secara resmi diakui di Indonesia, Fadli Zon mengatakan bahwa aliran-aliran keyakinan seperti itu tidak masalah dan harus dilindungi karena merupakan bagian dari bangsa Indonesia.

Lalu, bagaimana dengan perbedaan penafsiran agama yang ada?

Kepada ABI Press, Fadli Zon menjelaskan bahwa perbedaan penafsiran adalah hal biasa. “Faktanya, dalam Islam sendiri ada perbedaan mazhab, dan itu dijamin,” pungkasnya.

Sementara hingga berita ini diturunkan, pihak DPP PDI Perjuangan belum bisa dimintai pandangannya terkait hak-hak minoritas tertindas. (Malik/Yudhi)