Normalisasi Sudan-Zionis Ditolak Faksi Oposisi

Faksi politik terkemuka di Sudan menolak keras kesepakatan yang dipaksakan oleh Amerika Serikat untuk mengambil langkah-langkah normalisasi hubungan negara itu dengan rezim zionis.

Perjanjian nomalisasi itu disepakati Jumat kemarin (23/10) dalam percakapan telepon antara Presiden AS Donald Trump, Benjamin Netanyahu, dan para pemimpin transisi Sudan.

Kesepakatan itu akan menjadikan Sudan sebagai negara Arab ketiga tahun ini yang mengenyampingkan permusuhan dengan rezim ilegal zionis yang menjajah Palestina. Sebelumnya, Sudan di masa pemerintahan mantan Presiden Omar Bashir yang digulingkan pada April 2019, merupakan salah satu negara paling utama yang menolak keabsahan rezim zionis.

Dikutip dari VoAnews, di antara mereka yang mengkritik kesepakatan itu adalah Aliansi Pasukan Konsensus Nasional, koalisi kiri, dan komponen kunci dari aliansi Kebebasan dan Perubahan (FFC) yang muncul dari pemberontakan melawan Bashir.

“Kekuatan transisi dengan sengaja melanggar dokumen konstitusi dan membuat langkah-langkah menuju normalisasi dengan entitas zionis, melanggar prinsip dan komitmen Tiga Tidak Sudan,” katanya dalam suatu pernyataan.

“Tiga Tidak” mengacu pada komitmen yang ditetapkan negara-negara Arab pada 1967 di Khartoum untuk “tidak ada pengakuan atas Israel, tidak ada perdamaian dengan Israel, dan tidak ada negosiasi dengan Israel”.

Partai Kongres Populer, faksi Islam yang mendukung Bashir, juga mengutuk tindakan tersebut. Pada Kamis (22/10), pemimpin oposisi veteran Sadiq Mahdi mengancam akan menarik dukungan Partai Umma jika pemerintah tetap melanjutkan langkah tersebut.