PPP: Kami Bukan Partai Eksklusif

Pekan-pekan terakhir, mencari pejabat teras Partai Persatuan Pembangunan (PPP) gampang-gampang susah. Meski mereka rajin menyambangi markas partai di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, kehadiran mereka tak berlangsung lama. Datang sebentar untuk kemudian pergi lagi.

Dinamika partai pasca pemilu legislatif membuat kondisi seperti itu terjadi. Partai yang memaklumkan diri sebagai “Rumah Besar Umat Islam” itu memang belakangan terbelah. Ada dua kubu bertikai. Satu kubu, yang dikomandani Ketua Umum partai Suryadharma Ali, mendukung Prabowo Subianto, bos besar Partai Gerindra, sebagai calon presiden. Kubu lain, di antaranya digawangi Wakil Ketua Umum Suharso Monoarfa, Emron Pangkapi, dan Sekretaris Jenderal Romahurmuziy, menolak dukungan Suryadharma itu. 

Kedua kubu pun sempat saling memecat. Meski berkantor di gedung yang sama, keduanya bahkan tak saling bersua. Jika kubu satu datang, kubu lain pergi. Dan begitu sebaliknya.

Kabar terakhir, islah sudah terjadi. Fatwa Ketua Majelis Syariah partai Kiai Maimun Zubair menjadi faktor kuat pemersatu. Kiai asal Rembang, Jawa Tengah itu, mengembalikan partai ke titik nol. Dia menganulir dukungan Suryadharma kepada Prabowo dan juga merehabilitasi status pengurus yang sempat dipecat.

Di tengah dinamika itu, wartawan ABI Press, Jauhara Ahmad, masih sempat mewawancarai Wakil Sekretaris Jenderal partai, Hasan Husaeri Lubis, dan berbincang sebentar dengan Romahurmuzy. Berikut petikannya.

Bagaimana arah koalisi PPP usai Pemilu Legislatif?

Sesuai hasil Musyawarah Kerja Nasional di Bandung pada Februari lalu, koalisi dalam pemilihan presiden nanti akan diputuskan oleh rapat pimpinan nasional antara Dewan Pimpinan Pusat dan Dewan Pimpinan Wilayah. Itu mekanismenya. Tapi sekarang kami masih menunggu hasil penghitungan suara secara riil bukan berdasarkan hitung cepat.

Kapan Rapimnas akan dilaksanakan? 

Paling lambat mungkin akhir April karena Komisi Pemilihan Umum sedang mengumpulkan formulir C1 (berita acara hasil pemungutan suara). Kami menunggu kepastian, apakah perolehan suara kami 7 persen atau 6,8 persen. Dari situlah baru kami bisa menentukan apa yang akan dilakukan.

Apa keputusan Musyawarah Kerja Nasional di Bandung itu?

Keputusannya, Mukernas lalu mencalonkan Suryadharma Ali sebagai Presiden. Selain itu ada nama lain seperti Joko Widodo, Jusuf Kalla, Jimly Asshiddiqie, Din Syamsuddin, Isran Noer, dan Khofifah Indar Parawansa. Semua itu belum berubah karena keputusan resmi jika akan dianulir, harus dengan keputusan resmi oleh Rapat Pimpinan Nasional.

Apa yang menjadi kendala sehingga partai-partai Islam tidak bergabung saja?

Menurut saya, partai-partai Islam saat ini masih menunggu hasil penghitungan suara. Bukan tidak mungkin kami akan bergabung. Saya pribadi mendukung hal itu.

Bagaimana cara menyatukan partai-partai Islam yang memiliki kepentingan masing-masing?

Jika pimpinan partai sudah bertemu, hal itu bisa cair. Pasti ada solusinya, Insya Allah. Kita tidak boleh berkecil hati dan pesimis. Kita harus tetap berharap dan optimis. Gabungan partai Islam bisa saja ditambah dengan partai nasionalis.

Ada kesan di benak mayoritas masyarakat bahwa partai-partai Islam hanya menjual nama Islam namun tak berkualitas?

Pertama, masyarakat kurang mendapat informasi sebenarnya. Kedua, sebetulnya partai Islam sangat dibutuhkan untuk memperjuangkan kepentingan umat Islam.

Mengapa hanya kepentingan umat Islam yang diperjuangkan?

Karena tak bisa dipungkiri bahwa Muslim adalah mayoritas di Indonesia. Tentu saja dalam prosesnya, kami tetap menjunjung tinggi keragaman. Sebagai contoh di Aceh, mengapa peraturan bahwa setiap Muslimah wajib memakai jilbab termasuk tentara dan polisi bisa diterapkan? Itu karena mayoritas anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh adalah Muslim sehingga keputusan tersebut mudah ditetapkan. Itu dilakukan untuk menjaga kepentingan umat Islam.
Kemudian dalam Undang-Undang Pendidikan, apakah Undang-Undang itu menyentuh kepentingan umat Islam? Berapa jam pelajaran agama di sekolah-sekolah? Apakah cukup hanya dua jam per pekan? Sebenarnya kondisi-kondisi seperti itulah yang tak banyak disosialisasikan oleh media.

Apa yang akan diperjuangkan PPP terkait kepentingan umat Islam?

Kami berkomitmen menjaga kepentingan Muslim sebagai umat terbesar di negeri ini. Kami akan menjaga kepentingan umat Islam dalam semua aspek kehidupan: pendidikan, kesehatan, sosial dan budaya. Dulu kami susah payah menetapkan Undang-Undang Anti Pornografi. Kami inisiator Undang-Undang itu. 

Berapa estimasi perolehan kursi Dewan Perwakilan Rakyat untuk PPP dalam Pileg kali ini?

Target kami minimal 10 persen atau 12 juta suara pemilih. Kalau melihat hasil hitung cepat, sebenarnya hasil perolehan suara kami naik. Pada 2009 kami hanya dapat 5,4 persen dan sekarang ini 6,4 persen. Jadi, ada kenaikan 1 persen. Kalau pada pemilu lalu kami mendapat 38 kursi, berarti sekarang kami bisa dapat 45 kursi.

Kementerian apa yang diincar oleh PPP?

Sebagai partai Islam, tentu yang paling strategis dan diharapkan adalah Kementerian Agama. Lalu ada Kementerian Perumahan Rakyat, dan Kementerian Sosial.

Mengapa Kementerian Perumahan Rakyat?

Karena banyak pembangunan asrama dan rusunawa itu bisa ditujukan untuk sekolah-sekolah dan pondok pesantren. Jadi, itu bisa dialokasikan untuk kepentingan umat.

Apa sebenarnya visi PPP?

Partai ini milik umat. Kami berharap generasi muda kembali ke rumah besar umat Islam ini. Itu bukan berarti kami mau mendirikan negara Islam. Kami tetap mengakui kebhinekaan. Tapi sebagai umat mayoritas, pastilah kepentingan umat Islam yang didahulukan. Kondisi itu sama saja dengan di negara lain ketika umat tertentu lebih banyak dari umat lain. Muslim di Indonesia juga sangat toleran kepada umat lain. Lihat saja umat agama lain tetap diakui dan bebas mendirikan tempat ibadah. Bahkan, mereka bisa menjadi pejabat penting di negeri ini. Bandingkan dengan Muslim di negara lain yang menjadi umat minoritas. Apakah mereka bisa sama bebas dengan umat minoritas di Indonesia? Tentu kondisinya jauh berbeda. Namun, sekali lagi, kami bukan partai yang eksklusif. (Jauhara/Yudhi)