Suriah Desak Diakhirinya Pendudukan Dataran Tinggi Golan

Perwakilan tetap Suriah di kantor PBB, Jenewa, Rabu (30/9) kembali menuntut diakhirinya pendudukan Dataran Tinggi Golan Suriah oleh rezim ilegal yang menamakan dirinya “Israel”.

Hussam Eddin Ala dalam sidang ke 45 Dewan HAM PBB di Jenewa mengatakan, meski ada keputusan Dewan HAM dan lembaga utama PBB yang menuntut diakhirinya pendudukan Golan oleh entitas zionis, namun rezim penjajah itu masih melanjutkan aksi ilegal dan memaksakan undang-undangnya di Dataran Tinggi Golan.

Seraya mengutuk dilanjutkannya proyek pembangunan distrik zionis, Ala menambahkan, kolonialisme dalam bentuk distrik zionis, kebijakan menghancurkan desa dan kota pendudukan, memaksa pindah warga kota dan desa ini dengan tujuan menggantikannya dengan pemukim zionis, merupakan dasar kebijakan negara fiktif tersebut sejak awal menduduki Palestina dan Dataran Tinggi Golan.

Pada 1967, rezim zionis mencaplok sekitar 1.200 km persegi tanah Suriah di Dataran Tinggi Golan. Lalu rezim palsu dukungan rezim arogan AS itu memasukkan daerah jajahan tersebut ke wilayah pendudukan Palestina. Masyarakat internasional tidak pernah mengakui secara resmi aneksasi itu.

Juni lalu, rezim zionis memulai persiapan pembangunan permukiman baru di Dataran Tinggi Golan yang dicaplok dari Suriah. Permukiman ilegal itu diberi nama “Dataran Tinggi Trump” karena Trump dianggap berjasa mengakui kedaulatan zionis atas Dataran Tinggi Golan.

Langkah ini diambil beberapa pekan sebelum Netanyahu bersiap memulai rencana kontroversialnya mencaplok Lembah Yordan, bagian dari wilayah Tepi Barat yang diduduki zionis. Netanyahu menetapkan 1 Juli sebagai tanggal dimulainya rencana pencaplokan tersebut, meski dikecam masyarakat internasional.

*Dikutip dari berbagai sumber