100 Tahun Penjajahan Zionis Israel di Tanah Palestina

Jakarta – Pekan ini, Palestina di seluruh dunia menandai 100 tahun sejak deklarasi Balfour dikeluarkan pada 2 November 1917. Deklarasi ini menjadikan kenyataan tujuan Zionis untuk mendirikan negara Yahudi di Palestina, ketika Inggris secara terbuka berjanji untuk mendirikan sebuah rumah nasional untuk orang-orang Yahudi di sana.

Deklarasi ini umumnya dipandang sebagai salah satu katalis utama dari Nakba, pembersihan etnis Palestina 1948, dan konflik yang terjadi dengan negara Zionis yaitu Israel.

Dalam artikel yang dilansir dari Aljazirah, Senin (30/10/2017) disebutkan bahwa Balfour dianggap sebagai salah satu dokumen yang paling kontroversial dan diperebutkan dalam sejarah modern dari dunia Arab dan membuat para sejarawan bingung selama beberapa dekade.

Deklarasi Balfour, yang disebut Perjanjian Balfour oleh Arab, adalah perjanjian umum oleh Inggris pada 1917 yang menyatakan tujuan mereka untuk mendirikan “sebuah rumah nasional untuk orang-orang Yahudi” di Palestina.

Pernyataan tersebut berbentuk surat dari Menteri Luar Negeri Inggris Arthur Balfour, yang ditujukan kepada Lionel Walter Rothschild, seorang figur komunitas Yahudi di Inggris. Perjanjian itu dibuat selama perang dunia I (1914-1918) dan termasuk dalam mandat Inggris untuk Palestina setelah pembubaran Turki Usmani.

Sistem mandat tersebut didirikan oleh sekutu, yang merupakan bentuk kolonialisme dan pendudukan secara terselubung. Aturan sistem ini mentransfer wilayah yang sebelumnya dikendalikan oleh Jerman, Austria-Hongaria, Turki Usmani dan Bulgaria, dialihkan kepada para sekutu yang menang.

Sistem mandat yang dideklarasikan tersebut memungkinkan pemenang perang untuk mengelola wilayah berkembang baru sampai mereka bisa menjadi independen.

Namun kasus Palestina termasuk unik. Tidak seperti mandat pasca-perang lainnya, tujuan utama dari mandat Inggris adalah untuk menciptakan kondisi untuk pembentukan rumah nasional Yahudi, di mana orang-orang Yahudi berjumlah kurang dari 10 persen dari populasi pada saat itu.

Pada awal mandat, Inggris mulai memfasilitasi Imigrasi orang Yahudi Eropa ke Palestina. Antara 1922 dan 1935, populasi Yahudi naik dari sembilan persen menjadi hampir 27 persen dari total penduduk.

Meskipun Deklarasi Balfour termasuk memperingatkan ‘tidak boleh melakukan sesuatu yang menimbulkan prasangka kepada warga sipil dan hak-hak agama yang merupakan non-komunitas Yahudi di Palestina’, mandat Inggris tersebut didirikan dengan melengkapi Yahudi alat-alat untuk mendirikan pemerintahan sendiri, dengan mengorbankan warga Palestina.

Pada tahun 1919, Presiden AS Woodrow Wilson ditunjuk oleh Komisi untuk melihat opini publik pada sistem mandat di Suriah dan Palestina. Penyelidikan yang dikenal sebagai Komisi King-crane, menemukan bahwa sebagian besar warga Palestina menyatakan oposisi kuat terhadap Zionisme, mendorong pembentukan Komisi yang menyarankan modifikasi dari tujuan mandat.

Tokoh politik dan Nasionalis Palestina saat itu, Awni Abd al-Hadi mengutuk Deklarasi Balfour dalam biografinya. Ia mengatakan deklarasi tersebut dibuat oleh orang asing, yaitu Inggris, yang tidak memiliki klaim untuk Palestina, diberikan kepada orang asing lainnya, yaitu Yahudi, yang tidak punya hak untuk itu.

Pada tahun 1920, Kongres Palestina Ketiga di Haifa mencela rencana pemerintah Inggris untuk mendukung proyek Zionis dan menolak pernyataan tersebut sebagai pelanggaran hukum internasional dan hak-hak penduduk asli.

Namun, sumber penting lainnya yang mengetahui pendapat Palestina mengenai deklarasi tersebut, yaitu pers, yang ditutup oleh Utsmani pada awal perang pada tahun 1914 dan baru mulai muncul kembali pada tahun 1919, namun di bawah penyensoran militer Inggris.

Pada bulan November 1919, ketika surat kabar al-Istiqlal al-Arabi (kemerdekaan Arab), yang berbasis di Damaskus, dibuka kembali, sebuah artikel mengatakan sebagai tanggapan atas pidato publik oleh Herbert Samuel, seorang menteri Yahudi di London pada ulang tahun kedua Deklarasi Balfour: “Negara kita adalah Arab, Palestina adalah Arab, dan Palestina harus tetap menjadi Arab.”

Bahkan sebelum Deklarasi Balfour dan Mandat Inggris, surat kabar pan-Arab memperingatkan terhadap motif gerakan Zionis dan kemungkinan hasilnya adalah menggusur orang-orang Palestina dari tanah mereka.

Khalil Sakakini, seorang penulis dan guru Yerusalem, menggambarkan Palestina segera setelah perang sebagai berikut: “Sebuah bangsa yang telah lama berada dalam tidur lelap hanya terbangun jika terguncang oleh kejadian, dan kebangkitan muncul sedikit demi sedikit,”

“Inilah situasi Palestina, yang selama berabad-abad telah tidur nyenyak, sampai terguncang oleh perang besar, yang dikejutkan oleh gerakan Zionis, dan ditindas oleh kebijakan ilegal (Inggris), dan terbangun, sedikit demi sedikit. ”

Peningkatan imigrasi Yahudi di bawah mandat menimbulkan ketegangan dan kekerasan antara orang Arab Palestina dan Yahudi Eropa. Salah satu tanggapan populer pertama terhadap tindakan Inggris adalah pemberontakan Nebi Musa pada tahun 1920 yang menyebabkan terbunuhnya empat orang Arab Palestina dan lima orang Yahudi imigran. (Abadikini)