Proyek Kereta Api Cepat Salahi Nawacita?

Proyek besar pembangunan kereta api cepat Jakarta-Bandung yang diampu oleh Cina menuai pro dan kontra. Meski Presiden Jokowi sudah meneken kontrak, tetap saja kritik keras dilayangkan berbagai pihak atas keputusan itu.  

Hal ini diungkapkan oleh Marwan Batubara dari Indonesian Resources Studies dalam Diskusi Publik: Stop Rencana Pembangunan KA Cepat Jakarta-Bandung, di DPR RI, Selasa (2/2).

“Proyek ini jelas tidak sesuai dengan Nawacita yang digadang-gadang oleh Jokowi,” kritik Marwan.

“Selain itu, proyek ini terkesan buru-buru. Tak ada konsolidasi dengan semua lembaga yang terkait, AMDAL begitu cepat, daerah rawan gempa, biaya yang menggelembung dan terindikasi ada yang menunggangi,” tambah Marwan.

Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah, yang terkenal sangat vokal kepada Jokowi juga melayangkan kritik tajam mengenai proyek ini.

“BUMN itu tugas utamanya kan bukan berbisnis, tapi menyejahterakan rakyat. Tapi ini kita punya Menteri kok bilangnya bussines to bussines. Ini jelas salah cara berpikirnya,” kritik Fahri. 

“Katanya Jokowi mau bikin Poros Maritim, tapi kenapa mbangunnya di gunung?” sindir Fahri.

Sementara Chandra Tirta Wijaya menegaskan bahwa dalam hitung-hitungan ekonomi kasar saja, proyek ini adalah proyek yang merugikan.

“Kalau itu jalan, kita harus dapat pemasukan sekitar 10 M per hari. Nah, berapa banyak sih orang yang mau bayar Rp. 400.000,- pulang-pergi tiap hari Jakarta-Bandung?” 

“Jadi pasti merugi. Kalau merugi, kenapa dilanjutkan? Makanya kita bilang ke Pemerintah untuk stop. Atau kalau mau dilanjutkan dinegosiasi ulang,” ujar Chandra.

“Belum lagi ternyata Cina minta jaminan Negara kalau proyek gagal. Padahal tadinya katanya mau tanggung sendiri,” tambahnya.

Untuk apakah sebenarnya proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung ini? Apakah demi kesejahteraan rakyat kecil atau justru untuk memanjakan korporasi belaka? (Muhammad/Yudhi)