Pemerintah Harus Tegas Soal Freeport

Freeport telah lama mengeruk bahan-bahan tambang berharga di Papua. Namun bukannya menyejahterakan rakyat Papua, Freeport membawa berbagai masalah yang tak kunjung selesai.

Dalam Diskusi Publik Freeport yang digelar Megawati Institute, hal ini ditekankan oleh mantan Dirjen Minerba, Simon Felix Sembiring. Dia kritik keras pemerintah yang tidak tegas terhadap Freeport. 

“Penerimaan Negara itu hanya 38%, sementara mereka dapat 62%. Jauh lebih banyak mereka. Semestinya dibalik, sesuai Undang-Undang Minerba,” ujar Simon. 

Simon menengarai akar semua keributan soal Freeport sekarang ini karena pihak Freeport mengelabui dan berbohong kepada Negara. Perusahaan asing itu tidak jujur melaporkan mineral-mineral yang ditambang di Papua.

“Kita jangan mau terus dikelabui. Tak ada keributan ini kalau mereka gak main tipu-tipu. Mestinya bawa ke Undang-Undang, jangan mau ditakut-takuti arbitrase.”

Simon juga memprotes keras Negara yang tidak tegas kepada Freeport, membiarkan Freeport tak membayar dividen sejak 2012.

“Sesuai kesepakatan, tiap triwulan mestinya dibayar. Kan ada perjanjiannya. Jangan malah didiamkan,” ujar Simon. 

Simon juga mengkritik adanya segelintir orang yang justru main mata dengan Freeport demi keuntungan pribadi sehingga membuat masalah semakin rumit dan tak kunjung selesai. 
Menurut Simon, Negara mestinya tegas dan tak ragu-ragu bersikap mengenai Freeport sesuai Undang-Undang. (Muhammad/Yudhi)