Wali Kota Bogor Tolak Usulan Kebhinekaan

Kasus GKI Yasmin dengan Wali Kota Bogor yang telah berjalan 7-8 tahunan masih saja tak menemukan jalan terang penyelesaian masalah. Bahkan Wali Kota Bogor saat ini, Bima Arya Sugiarto kembali menghidupkan usulan lama untuk merelokasi GKI Yasmin. Usulan yang dengan tegas kembali ditolak oleh GKI Yasmin.

Hal ini disampaikan GKI Yasmin didampingi aktivis Lintas Iman dalam siaran persnya di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta (11/11).

Ada hal menarik yang disampaikan dalam siaran pers tersebut, yaitu penolakan kedua kalinya usulan pendirian gedung dengan unsur kebhinekaan oleh Wali Kota Bogor.

Usulan ini disampaikan oleh Ahmad Subkhi, Staf Desk KBB Komnas HAM yang menceritakan bahwa Komnas HAM telah mengirim surat kepada Wali Kota Bogor pada tanggal 7 Agustus 2015 lalu, berisi usulan dibangunnya gedung kebhinekaan di lokasi gereja GKI Yasmin.

Gedung Kebhinekaan nantinya akan terdiri dari beberapa lantai dengan salah satu lantainya dipergunakan untuk Gereja GKI Yasmin, sementara lantai lainnya dapat digunakan oleh elemen masyarakat Bogor.

“Ini adalah win-win solution”, tegas Subkhi.

Dari aspek hukum, HAM, resolusi konflik, Gedung Kebhinekaan sangat menjanjikan untuk terciptanya toleransi di kota Bogor. Maka dari itu, Komnas HAM sangat berharap Wali Kota Bogor mengambil tindakan untuk memenuhi usulan tersebut.

Sementara itu, Bona Sigalingging, selaku Ketua Umum Badan Pekerja Majelis Sinode GKI Jawa Barat menceritakan bahwa di era Wali Kota Bogor Diani Budiarto, ada usulan dari Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) agar GKI Yasmin tidak dipindah kemana-mana tapi di dekat Gereja GKI Yasmin wajib dibangun rumah ibadah agama lain sebagai simbol Bhinneka Tunggal Ika.

“Tapi anehnya Budiarto sendiri saat itu menolak,” terang Bona.

Bona kemudian menegaskan bahwa hal ini menimbulkan tanda tanya besar, mengapa ide kebhinekaan ditolak?

Mengapa untuk kedua kalinya Wali Kota Bogor menolak ide selaras spirit Bhinneka Tunggal Ika yang diterima oleh kelompok GKI Yasmin? Pertama pada masa Dian Budiarto dan yang kedua saat ini, pada masa Bima Arya.

“Pertanyaan kami, ada apa dengan Pemkot Bogor?” pungkas Bona. (Lutfi/Yudhi)