Aparat Harus Tegas Atasi Intoleransi

Kasus intoleransi bernuansa SARA bertubi-tubi menghantam Bumi Pertiwi. Belum hilang dari ingatan kita kasus pembakaran masjid di Tolikara, belum lama ini di Singkil, gereja dibakar. 

Mencoba mengurai kasus Singkil ini, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mengadakan diskusi “Memahami Singkil, Demografi Politik dan Relasi Etnisitas dan Agama” di kantor pusat LIPI Jakarta, Senin (26/10).

Pendeta Penrad Siagian dari Persekutuan Gereja Indonesia (PGI) dalam presentasinya mengungkapkan, di Aceh, penyerangan gereja terus berulang.

“Tindakan diskriminatif dan intoleran terhadap gereja telah terjadi bertahun-tahun. Dari tahun 1961, 1968, 1979, 2012, sampai 2015 kemarin,” keluh Penrad.

Menurut Penrad, aktor kekerasan ini tak hanya masyarakat intoleran seperti FPI dan APPI. Tapi juga aparat negara, Pemda Kab. Aceh Singkil, Muspida Plus, Kapolda, Pangdam dan Satpol PP. 

Penrad meminta agar pemerintah bertanggungjawab. Apalagi vibrasi dari kasus Singkil berpengaruh luas ke berbagai daerah lainnya di Indonesia.

Sementara Dr. Fadjri Alihar, Peneliti Pusat Kependudukan LIPI yang juga warga asli Singkil menyebutkan bahwa sebenarnya masyarakat Singkil sangat toleran. 

“Masyarakat Singkil kan ‘heterogen’. Bisa dikatakan mayoritas saat ini pendatang di samping suku asli orang Singkil. Jadi dalam hubungan dan kohesi-kohesi ini memang ada gesekan. Tapi secara umum, kerukunan antar umat beragama dan antar suku ini sangat signifikan di sini. kira-kira 95%,” ujar Fadjri.

“Bagi masyarakat di level bawah, mereka beraktivitas biasa, dagang biasa, yang diisukan ada sweeping ternyata tidak ada juga,” tambahnya. 

Hal senada diungkapkan oleh Anna Martyna Sinamo dari Ikatan Keluarga Pakpak Dairi yang menyebutkan, kerusuhan ini terjadi karena ada pihak luar yang ingin mengambil sumber daya alam di Singkil.

Fadjri menekankan, aparat pemerintah harus tegas menjaga keharmonisan di Singkil agar jangan sampai terpengaruh kelompok intoleran. (Muhammad/Yudhi)