Kado Berdarah Hari Tani di Lumajang

Hanya berselang dua hari sebelum Hari Tani Nasional, tragedi berdarah menimpa dua orang petani desa Selok Awar-Awar, Lumajang. Salim Kancil (46 tahun) terbunuh dengan sadis oleh puluhan preman yang menganiayanya.

Selain Salim, Tosan, petani yang juga vokal menyuarakan anti tambang juga dianiaya. Ia berhasil diselamatkan warga hingga tak sampai terbunuh. Namun hingga hari ini kondisinya kritis di rumah sakit. 

Konflik agraria yang memakan korban ini bukan yang pertama kalinya. Menurut catatan Walhi, sepanjang sepuluh tahun kekuasaan SBY (2004 -2014), telah terjadi 1.391 konflik agraria di seluruh wilayah Republik Indonesia, dengan areal konflik seluas 5.711.396 hektar, yang terdapat lebih dari 926.700 kepala keluarga harus menghadapi ketidakadilan agraria dan konflik berkepanjangan.

Konflik agraria yang terjadi di sektor perkebunan sebanyak 536 konflik, bidang infrastruktur 515 konflik, sektor kehutanan 140 konflik, sektor tambang 90 konflik, sektor pertanian 23 konflik, pesisir-kelautan 6 konflik dan lain-lain.

Konflik agraria yang melibatkan kelompok masyarakat petani dan komunitas adat telah mengakibatkan 1.354 orang ditahan, 553 mengalami luka-luka, 110 tertembak peluru aparat, serta tewasnya 70 orang di wilayah-wilayah konflik tersebut selama periode 2004–2014. Bahkan, sebagaimana disebutkan di atas, dalam sepuluh tahun terakhir ini (2004–2014) grafik kejadian konflik agraria di Tanah Air terus menunjukkan peningkatan.

“Ini adalah kado terburuk bagi para petani,” ujar Ken Yusriansyah Kepala Departemen Penguatan Organisasi Rakyat Konsorsium Pembaruan Agraria. “Apalagi pembunuhan tersebut dilakukan di depan umum. Ini kejahatan kemanusiaan yang luar biasa.”

Merusak Alam, Menindas Petani

Salim dan Tosan adalah dua petani yang lantang meneriakkan perlawanannya terhadap penambangan pasir liar yang merusak alam dan lahan tani masyarakat.

“Banyaknya tambang kecil yang menggali pasir itu membuat banyak lubang-lubang di sekitar pantai. Air pantainya jadi masuk ke saluran irigasi. Ini yang merusak sawah,” ujar Ki Bagus, dari Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) yang mengirimkan timnya ke lapangan.

“Dari desa Wegali sampai Selok Awar-Awar, sepanjang jalan bisa dilihat lubang-lubang itu,” tambah Bagus.

Bagus menjelaskan awalnya Kepala Desa mengatakan kepada warga akan diadakan pelebaran ke sana untuk dijadikan sebagai tempat pariwisata. Sehingga masyarakat tidak menolak.

“Awalnya untuk pariwisata sosialisasinya, makanya masyarakat percaya dan menerima. Tetapi ternyata jalanan dilebarkan untuk mengangkut pasir tambang,” ujar Bagus.

Lawan Kerakusan Perusahaan Tambang

Penolakan dan perlawanan masyarakat atas tambang-tambang yang merusak ini bukan kali ini saja. Sejak 2013 penah ada penolakan masyarakat dan pembakaran perusahaan Indon Modern Maining Sejahtera. Tahun 2014 diusut Kejati terkait gratifikasi perusahaan untuk mantan bupati, yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka beserta direktur IMMS, dan Tim Amdal.

Muhnur Satyaharabu dari Walhi menengarai kasus pembunuhan Salim Kancil bukan sekadar masalah pro dan kontra tambang melainkan ada dalang di belakangnya.

“Ditengarai ini ada satu skenario besar. PT IMMS itu kan didirikan di lahan Perhutani. Pernah disidik kejaksaan, jadi tersangka, tapi IUP-nya belum dicabut,” ujar Muhnur.

Hal senada diutarakan oleh Bagus, “Ini wilayah konsensi perusahaan IMMS. Dugaan kita ada kaitan tambang ilegal ini dengan IMMS. Komoditasnya kan gak mungkin jauh ke mana-mana diambil penadahnya. Diambil siapa? Ya ama IMMS,” terang Bagus “IMMS dapet untungnya double. Dapat pasir murah dan gak dilaporkan.”

“Dalam banyak kasus konflik pertambangan, modus seperti ini kita selalu temukan di lapangan. Ada hubungan tambang-tambang kecil yang katanya liar ini dengan perusahaan besar.”

Karenanya Bagus dan Muhnur, juga aktivis dari Komnas HAM, LBH Jakarta, KPA dan lainnya menyerukan agar aparat mengusut tuntas akar penyebab tragedi ini. 

“Aparat kepolisian harus menegakkan hukum, menghukum para pelaku dan otak di belakangnya,” ujar Muhnur. “Dan karena IMMS ini didirikan di lahan Perhutani, kita mau ke Kementerian Kehutanan untuk meminta audit perizinannya.”

Petani adalah tulang-punggung bangsa. Namun karena kerakusan segelintir pengusaha, aparat pemerintahan, mereka banyak menjadi korban. Sampai kapankah ini akan terus berlangsung? (Muhammad/Yudhi)