Aliansi Anti Perang (A2P) Kembali Demo Kedubes Arab Saudi

Sehari menjelang Idul Adha, sejumlah massa yang tergabung dalam Aliansi Anti Perang (A2P) melampiaskan aspirasinya di depan Kedutaan Arab Saudi di Jakarta. Mereka berdemo, menuntut dunia mengadili rezim yang eksis atas dukungan Inggris ini. Arab Saudi dianggap sebagai dalang tercabik-cabiknya rasa kemanusiaan dan keadilan, sebagaimana halnya rezim Zionis Israel dan Amerika.

Dalam aksi yang digelar di seberang gedung KPK ini, orasi disampaikan di antara massa yang membawa atribut demo bertuliskan “Raja Salman Penjahat Kemanusiaan”.

“Rezim Saudi telah banyak membunuhi umat manusia, terutama umat Islam,” ujar Hadi Joban selaku penanggungjawab aksi. 

Di antara pembunuhan-pembunuhan itu adalah apa yang dilakukan Saudi dalam agresi militernya ke Yaman belum lama ini.

Orator aksi pun mengungkap kejahatan lain yang dilakukan Saudi, di antaranya hukuman mati yang dilakukan rezim itu dalam membungkam upaya protes warganya atas kebijakan yang bertentangan dengan nilai kemanusiaan dan keadilan. Salah satunya adalah apa yang menimpa Syekh Nimr, seorang ulama yang dijatuhi hukuman mati karena menentang kebijakan rezim zalim Saudi. Bahkan anak Syekh Nimr yang melakukan protes melalui media sosial pun dijatuhi hukuman yang sama: hukuman mati.

Dalam rilis yang dibacakan dalam aksi Rabu (23/9) ini, A2P menyampaikan empat poin penting.

Pertama, A2P menilai Saudi telah melecehkan nilai kemanusiaan dan bangsa Indonesia dalam kaitan tragedi robohnya Crane di Mekkah yang menewaskan ratusan orang dan di antaranya 11 jemaah haji Indonesia. Ini karena rezim Saudi sama sekali tidak menyampaikan permintaan maaf secara resmi kepada bangsa Indonesia melainkan hanya membicarakan soal uang duka, yang tentu saja tidak akan pernah sebanding dengan nyawa manusia.

Kedua, A2P menilai rezim Saudi juga harus ikut bertanggungjawab dalam kasus korupsi haji, karena secara semena-mena telah mengeluarkan visa kerja yang kemudian diperjualbelikan kepada jemaah calon haji non-kuota. Hal ini mengakibatkan kuota haji Indonesia terkurangi dan fasilitas mereka pun diserobot oleh jemaah non-kuota.

Ketiga, A2P menilai rezim Saudi telah melakukan kejahatan perang karena secara membabibuta telah mengagresi Yaman. Tak ada alasan valid menurut hukum Internasional bagi Saudi untuk membombardir Yaman sehingga menyebabkan jatuhnya korban sipil rakyat Yaman yang tak berdosa. Untuk itu A2P menuntut masyarakat Internasional menghentikan agresi Saudi dan membawa rezim Saudi ke hadapan Pengadilan Pidana Internasional atas kejahatan perang yang telah dilakukan.

Keempat, A2P mengecam kunjungan Presiden Jokowi ke Arab Saudi dan juga kedatangan Ketua DPR Setya Novanto, Wakil Ketua DPR Fadli Zon, dan Fahri Hamzah untuk memenuhi undangan haji dari Raja Saudi. Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi kemanusiaan dan anti-agresi. Karena itu, kunjungan pejabat-pejabat negara tersebut sudah tidak mencerminkan cita-cita dan martabat bangsa.

Selain menyampaikan hal tersebut, A2P menuntut agar pengelolaan dua tanah suci Mekkah dan Madinah dilakukan bersama oleh umat Islam seluruh dunia, tidak hanya dimonopoli keluarga rezim Saudi saja. Sehingga tidak akan terjadi lagi hal yang memprihatinkan seperti saat ini, ketika Rezim Saudi dengan leluasa dan secara sepihalk memberlakukan boikot haji terhadap Yaman. 

Salah seorang orator juga menyebut dan mengingatkan bahwa para ulama penyebar ajaran Islam ke Indonesia banyak berasal dari negeri Yaman, yang sekarang dizalimi rezim Saudi ini. (Malik/Yudhi)